Connect with us

DPRD

Pusaran Kasus Aom Karomani Diduga Seret Oknum Anggota DPRD Provinsi, BK Mulai Bereaksi

Published

on

Foto: Ketua BK DPRD Provinsi Lampung Syarif (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Lampung bereaksi, dan akan melakukan pemanggilan terhadap oknum anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan penyuapan terhadap mantan rektor Unila Aom Karomani, dalam kasus penerimaan jalur mandiri di fakultas kedokteran.

Kendati demikian, BK masih menunggu proses hukum dari KPK terkait pemanggilan sejumlah nama yang diungkap Aom saat diperiksa penyidik, karena diketahui melalui kuasa hukum Resmen Khadafi, orangtua dari 33 mahasiswa tersebut salah satunya diduga merupakan oknum anggota DPRD Provinsi.

“Kita masih menunggu prosesnya, kan kuasa hukum Prof Karomani hanya bilang anggota DPRD Provinsi, tapi tidak menyebutkan secara rinci identitas oknum tersebut, mungkin itu bisa anggota DPRD Provinsi Lampung ataupun dari provinsi yang lain,” tegas Ketua BK DPRD Lampung Syarief Hidayat, Sabtu (10/9).

Namun Ketika komisi anti rasuah telah menyebutkan salah satu yang diduga melakukan penyuapan adalah oknum anggota DPRD Provinsi, Syarief memastikan pihaknya akan mengambil sikap terhadap oknum tersebut.

“Tentunya akan kita panggil oknum anggota DPRD itu sebagai penerapan kode etik dari badan kehormatan. Kita berharap oknumnya kooperatif karena ini menyangkut nama DPRD secara kelembagaan,” kata politisi PKS tersebut seperti dilansir dari Analisis.

Saat disinggung sanksi terhadap oknum anggota DPRD, Syarief enggan berkomentar banyak, Ia menyarankan agar menunggu proses hukum dari KPK.

“Kami sangat mendukung kinerja KPK dalam mengungkap ini, kalau soal sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama dengan anggota badan kehormatan, intinya kami masih menunggu proses hukum dari KPK dulu,”jelas mantan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Rektor Unila Aom Karomani mengungkapkan sejumlah nama yang diduga menyuap dalam kasus penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Fakultas Kedokteran tahun ajaran 2022.

Kuasa hukum Karomani, Resmen Khadafi menyebutkan kliennya mulai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jumat (9/9/2022), pukul 10.00 WIB sampai 16.30 WIB.

Karomani dicecar penyidik KPK 25 pertanyaan dan dalam pemeriksaan itu Karomani mengungkapkan 33 nama orangtua mahasiswa yang diakuinya memberikan ucapan terima kasih berupa uang usai mahasiswa itu dinyatakan lulus.

uang itu akan digunakan Karomani untuk pembangunan gedung Lampung Nahdiyin Center, bukan untuk kepentingan pribadi.

Nama-nama tersebut, sambung Resmen, mulai dari politisi, pengusaha, mantan kepala daerah, oknum anggota DPRD Provinsi dan DPR RI. Nama-nama itu akan diungkap Karomani di persidangan.

“Untuk nama-namanya ada di BAP dan nanti bisa di dengar di dakwaan/persidangan. Intinya, beliau mengakui pemberian yang sifatnya sumbangan dan seluruhnya disumbangkan,” katanya. (Red)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading