Alteripost.co Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022 secara virtual, melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (22/09/2022).

Kegiatan itu diikuti oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Lamsel Badruzzaman, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wahidin Amin beserta jajaran lainnya dari ruang rapat BPKD Lamsel.

Rakernas tersebut diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto mengatakan, Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan yang menjadi ajang bergengsi bagi para pengelola Keuangan Negara.

Dimana, Kementerian Keuangan senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan esensi serta kualitas penyelenggaraan Rakernas akuntansi dari tahun ke tahun antara lain dengan mengangkat berbagai tema dan aspek akuntabilitas kinerja.

“Dengan tema pada pagi ini kami harap tema tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan,” ujar Hadiyanto.

Hadiyanto mengungkapkan, Rankernas ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Keuangan Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan awareness dan komitmen serta menjaga komitmen persamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kegiatan ini termasuk sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, melihat perjalanan Republik Indonesia didalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel transparan bertanggungjawab.

Tentu kita berharap dari kegiatan ini, tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK nya, namun yang sama dan sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat. Instrumen keuangan negara di pusat dan daerah di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.

Sri Mulyani Indrawati menuturkan, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam anggaran yang harus dilakukan pada saat Covid-19 melanda, kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat begitu sangat tidak bisa diprediksi, sehingga harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN dan APBD menjadi instrumen yang luar biasa dalam melindungi masyarakat.

“Nah, perubahan yang dilakukan harus cepat responsif terhadap situasi yang dihadapi namun tetap akuntabel. Dalam suasana pandemi itu luar biasa, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman untuk meresponsnya secara bertanggungjawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda-beda,” tuturnya.

“Saya sebagai Menteri Keuangan mengucapkan terimakasih, saya tahu bahwa di lapangan tantangan sangat luar biasa bahwa seluruh upaya kita bersama itu bisa berjalan dan bisa menjaga masyarakat untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan kita berharap pemulihannya makin cepat dan bangkit lebih kuat,” tutupnya.

Diketahui, Pemkab Lamsel meraih penghargaan WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (*).