Lampung Selatan
Pemkab Lamsel Raih Opini WTP Dari Kemenkue RI
Alteripost.co Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022 secara virtual, melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (22/09/2022).
Kegiatan itu diikuti oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Lamsel Badruzzaman, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wahidin Amin beserta jajaran lainnya dari ruang rapat BPKD Lamsel.
Rakernas tersebut diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto mengatakan, Rakernas akuntansi merupakan agenda tahunan yang menjadi ajang bergengsi bagi para pengelola Keuangan Negara.
Dimana, Kementerian Keuangan senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan esensi serta kualitas penyelenggaraan Rakernas akuntansi dari tahun ke tahun antara lain dengan mengangkat berbagai tema dan aspek akuntabilitas kinerja.
“Dengan tema pada pagi ini kami harap tema tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan,” ujar Hadiyanto.
Hadiyanto mengungkapkan, Rankernas ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Keuangan Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan awareness dan komitmen serta menjaga komitmen persamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kegiatan ini termasuk sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, melihat perjalanan Republik Indonesia didalam membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel transparan bertanggungjawab.
Tentu kita berharap dari kegiatan ini, tidak hanya sekedar dari sisi status hasil audit BPK nya, namun yang sama dan sangat penting adalah bagaimana APBN dan APBD bisa betul-betul bermanfaat. Instrumen keuangan negara di pusat dan daerah di dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” ucapnya.
Sri Mulyani Indrawati menuturkan, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam anggaran yang harus dilakukan pada saat Covid-19 melanda, kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat begitu sangat tidak bisa diprediksi, sehingga harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN dan APBD menjadi instrumen yang luar biasa dalam melindungi masyarakat.
“Nah, perubahan yang dilakukan harus cepat responsif terhadap situasi yang dihadapi namun tetap akuntabel. Dalam suasana pandemi itu luar biasa, menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman untuk meresponsnya secara bertanggungjawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda-beda,” tuturnya.
“Saya sebagai Menteri Keuangan mengucapkan terimakasih, saya tahu bahwa di lapangan tantangan sangat luar biasa bahwa seluruh upaya kita bersama itu bisa berjalan dan bisa menjaga masyarakat untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan kita berharap pemulihannya makin cepat dan bangkit lebih kuat,” tutupnya.
Diketahui, Pemkab Lamsel meraih penghargaan WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (*).
Lampung Selatan
Bupati Egi Dekatkan Pelayanan Publik ke Masyarakat Melalui MPP Mini dan Samsat Digital
Alteripost Natar – Mengurus administrasi dan membayar pajak kendaraan kini tak harus selalu ditempuh dengan perjalanan jauh ke Kalianda.
Bagi masyarakat di wilayah utara Lampung Selatan, akses terhadap sejumlah layanan publik kini semakin dekat melalui kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar. Dua fasilitas ini menjadi kado HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan yang dipersembahkan Bupati Radityo Egi Pratama untuk masyarakat.
Kedua fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Egi di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026). Kehadirannya diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, dengan potensi penerima manfaat mencapai sekitar satu juta jiwa.
Bagi Egi, mendekatkan pelayanan bukan sekadar menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mengakses layanan pemerintahan.
Ia mengungkapkan, kehadiran kedua fasilitas tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih mudah dijangkau. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada warga yang hendak menunaikan kewajibannya, bukan justru membiarkan mereka menanggung beban perjalanan dan biaya yang besar.
“Ini menjadi sebuah dilema. Saya sebagai bupati melihat masyarakat saya harus berkorban sedemikian besar biayanya pada saat mereka ingin menunaikan kewajiban. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang ingin saya ubah. Masyarakat ingin menunaikan kewajiban, tetapi bukannya dipermudah, malah lebih seringnya mungkin dibiarkan,” ujar Egi.
Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengedepankan ketulusan dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Egi juga menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan pelayanan untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan optimal.
Ia berharap kehadiran MPP Mini Natar dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya sekaligus mempermudah berbagai urusan administrasi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak agar manfaat pelayanan benar-benar dirasakan warga.
Di MPP Mini Natar, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perizinan usaha dan bangunan, pertanahan, sosial, ketenagakerjaan, hingga layanan Bank Lampung. Fasilitas ini beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.
Sementara itu, Samsat Digital Drive Thru memberikan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan maupun lima tahunan, termasuk penggantian pelat nomor kendaraan, tanpa harus turun dari kendaraan. Skema pelayanan ini diharapkan membuat proses pembayaran pajak lebih praktis dan efisien.
Kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkab Lampung Selatan memperluas akses pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat wilayah utara dapat memperoleh layanan lebih mudah tanpa harus selalu ke Kalianda.
Melalui kado HUT ke-70 ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.(*)

