DPRD
DPRD Lampung Respon Usulan dari Massa Aksi
Alteripost.co, Bandarlampung-
DPRD Lampung merespon usulan massa aksi, yang terdiri dari sejumlah mahasiswa dan dosen tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung. Meski demikian, DPRD bakal mengkaji terlebih dahulu, untuk menguatkan poin tuntutan.
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, pihaknya tidak bisa melakukan dikotomi antara perguruan tinggi swasta dengan negeri. Tentunya beberapa masukan dari Aptisi, bakal menjadi perhatian DPRD Lampung.
“Kalau perlu, harus ada kajian yang menguatkan poin tuntutan. Apa yang disampaikan mewakili sivitas akademika, kami jadikan perubahan sebagai masukan,” kata Mingrum Gumay saat beraudiensi dengan perwakilan massa aksi, Selasa (27/9/2022).
Masukan itu nantinya tidak hanya di Lampung, tapi juga untuk memajukan pendidikan secara nasional. Pada prinsipnya, DPRD menganggap apa yang disampaikan Aptisi, bagian yang tidak bisa dipisahkan secara komprehensif.
“Ini merupakan kebijakan bersama, tidak hanya di DPRD Lampung, tapi juga di eksekutif khususnya Pemprov Lampung. Kami akan mendukung, apa yang menjadi perbaikan untuk pendidikan,” ujar Mingrum Gumay.
Sebelumnya, Aptisi Wilayah II-B Lampung
menggeruduk Kantor DPRD Lampung, Selasa (27/9/2022). Mereka mendesak pemerintah, agar membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT).
Merela meminta agar lembaga akreditasi dikembalikan lagi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Mereka menilai, LAM-PT mengandung bisnis dan membebani perguruan tinggi swasta.
Mereka juga meminta pemerintah, agar menghentikan penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri. Mereka menilai, dengan adanya PMB di perguruan tinggi, hal itu sangat memberatkan perguruan tinggi swasta.
Aptisi juga meminta, agar uji komptensi yang dilaksanakan komite, untuk dibubarkan dan dikembalikan ke pengelola perguruan tinggi. Terakhir, mereka juga meminta agar menunda pembahasan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). (*)
DPRD
Mukhlis Basri Sarankan Pemangku Kebijakan Kembali Duduk Bersama Tangani Banjir di Bandarlampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai petir yang mengguyur Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu, mengakibatkan banjir luapan di sejumlah titik permukiman warga.
Fenomena tersebut selalu berulang dan tentunya jika belum ditangani secara serius maka akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri menyarankan para pemangku kebijakan untuk kembali duduk bersama untuk mencari solusi dan dapat segera mengeksekusi hasil dalam mengatasi persoalan banjir yang terus berulang.
“Tentunya harus meninggalkan ego masing-masing, Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kota harus kembali duduk bersama untuk mengatasi persoalan banjir ini,” kata Udo Mukhlis sapaan akrabnya, Kamis (16/04/2026).
Mukhlis mengatakan, solusi yang paling ideal saat ini adalah memperbanyak titik-titik serapan air. Seperti membangun embung besar sebagai upaya menampung debit air hujan yang turun dengan intensitas tinggi.
“Tentunya ini bisa jadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk segera merencanakan pembangunan daerah serapan air. Walaupun memang harus ada pertimbangan seperti di anggaran dan lokasi yang akan dibangun. Nah di sini pentingnya para kepala daerah duduk bersama untuk mencari titik terangnya,” ujar Mukhlis.
Mukhlis juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat hujan turun. Ia juga menyarankan kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
“Tetap waspada dan berhati-hati saat hujan deras turun, serta jangan membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan,” ucapnya. (Gus)
Program Bedah Rumah Punya Aturan, Pemkab Jelaskan Kasus Nenek Asnah
Jelang Musda ke-XI, Golkar Tuba Buka Penjaringan Balon Ketua DPD
Inovasi Berbuah Manis, Lamsel Raih Runner-up Nasional dan Insentif Rp2 Miliar
