Lampung
Gandeng Pemprov, OJK Gelar Inklusi Keuangan Syariah di Kabupaten Lamtim
Alteripost.co, Lampung-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan kegiatan Inklusi Keuangan Syariah untuk Forum Pengasuh Pondok Pesantren Putri (Fasantri), Muslimat, dan Fatayat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, Bupati Lampung Timur yang diwakili Asisten II, Yusuf Hr, Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Timur Yus Bariah Dawam Raharjo, Asosisasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Kompartemen BPRS Lampung.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022. Acara yang mengusung tema Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat. Yang berlangsung di Aula Islamick center, Sukadana, dan diikuti hampir 450 orang peserta dari Fatayat, Muslimat dan Fasantri di Kabupaten Lampung Timur, Selasa (18/10/2022).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada Tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tingkat inklusi dan literasi keuangan terus bergerak positif selama lima tahun terakhir.
Indeks inklusi keuangan mencapai 76,19 persen, khusus syariah sebesar 9,1persen dan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen, khusus syariah sebesar 8,93 persen.
Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menargetkan bahwa tingkat indeks inklusi keuangan Indonesia harus sudah mencapai 90% pada tahun 2024.
.“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim), Asbisindo dan Kompartemen BPRS Asbisindo yang telah mendukung dalam meningkatkan akses terhadap produk jasa keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya organisasi Fasantri, Muslimat dan Fatayat di Kabupaten Lampung Timur.
“Pada kegiatan tersebut, saya beharap masyarakat dapat lebih mengenal produk dan lembaga jasa keuangan khususnya di sektor jasa keuangan syariah, sehingga target tingkat indeks inklusi keuangan yang terdapat di dalam SNKI dapat meningkat sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu sebesar 90 persen di tahun 2024.” kata Bambang Hermanto.
Melalui kegiatan Inklusi Keuangan Syariah untuk Fasantri, Muslimat, dan Fatayat ini, diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan syariah semakin meningkat di masyarakat khususnya lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya, serta Ibu Ibu Pengajian.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan pembukaan stan/booth oleh perbankan syariah, sebagai dukungan kepada peserta untuk lebih memahami dan memperoleh akses langsung kepada produk dan layanan keuangan syariah.
Sebelumnya, OJK Provinsi Lampung telah memberikan himbaukan kepada Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Lampung untuk memberikan edukasi dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya inklusif selama bulan Oktober 2022 sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan.
Di sisi lain, Bupati Lampung Timur yang diwakili Assiten II juga berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara kontinu, sehingga masyarakat dapat memperoleh literasi yang lebih baik dan akses Keuangan
syariah juga dapat diperoleh.
Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Chusnunia Chalim mengatakan bahwa OJK harus memberikan edukasi secara baik kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu yang hadir, mengenai
Keuangan Syariah karena ibu-ibu ini adalah manager keuangan di dalam rumah tangganya sendiri.
“Artinya kita secara bersama mendorong inklusi keuangan agar masyarakat lebih memahami, lebih punya pengetahuan banyak, terutama terkait perbankan syariah”.
Agar masyarakat juga bisa mengetahui dan mengakses apa saja produk perbankan syariah,” papar Chusnunia Chalim.
“Kita juga mengenalkan bahwa produk-produk Bank bukan hanya ada di Bank konvensional, tapi juga yang di Bank syariah. boleh kalau mau konvensional, tapi ini juga ada produk dan layanan sejenis namun berbasis prinsip syariah,” pungkasnya. (Rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
Usai Merah Putih Diturunkan, Warna Budaya Nusantara Menghiasi Menara Siger
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
