Alteripost.co, Bandarlampung-
Sejumlah proyek milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, diduga ada aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diungkapkan Ketua DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Suadi Romli, Kamis (03/11/2022).

Romli sapaan akrabnya menyebut, pihaknya telah menerjunkan tim investigasi dalam pengawasan proyek tersebut dan ditemukan beberapa kejanggalan dalam proses pengerjaannya.

Kata dia, dugaan penyimpangan kegiatan yang ada di BBWS Mesuji Sekampung, yang mana berdasarkan hasil investigasi dan analisa diduga kuat telah terjadi persekongkolan antara oknum-oknum di BBWS Mesuji Sekampung dengan pihak rekanan untuk memanfaatkan anggaran dalam rangka pengondisian proyek yang akan dimenangkan oleh rekanan.

“Sedangkan tender proyek yang dilakukan hanya formalitas, sehingga berakibat pada kualitas pekerjaan yang hasilnya tidak maksimal, serta berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Romli juga memaparkan, sejumlah indikasi penyimpangan pada lokasi kegiatan pembangunan embung konservasi Desa Nibung, Kabupaten Lampung Timur, juga diduga kuat terjadinya pengurangan bahan material, seperti penggunaan semen yang seharusnya menggunakan adukan takar 1 semen 4 pasir, namun kenyataannya di lapangan menggunakan ukuran takar 1 semen 7 pasir bahkan lebih.

Begitu juga dengan galian pondasi pada bangunan, yang seharusnya sebelum dipasang batu harus ditabur pasir.

Hal yang sama juga ditemukan pada pemadatan tanah, diduga kuat tidak dilakukan secara maksimal hal ini terlihat dari bangunan embung yang sudah banyak yang retak.

Lanjut dia, bangunan seperti siring atau drainase pembuangaan air sudah banyak yang mengelupas, bahkan aciannya pada lantai dan dinding bangunan terlihat retak.

“Hal ini sangat jelas, terjadinya ketidakmaksimalan dalam pengerjaan. begitupun dengan besi pagar keliling embung yang dipasang sangat tipis, serta untuk pengecatan pada besi seharusnya sebelum dilakukan pengecatan hendaknya dibersihkan terlebih dahulu dan dilapisi, namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan langsung ditimpah cat saja,” ungkap dia

Selain itu, untuk pemasangan paving
block juga diduga kuat tidak memenuhi standar kekuatan tekan beton, hal ini di karenakan sudah banyaknya paving block yang retak, bahkan amblas, penanaman rumput pada sekitar embung rata- rata mati dan tak terawat. Mirisnya rumput yang di tanam 90 persen mati.

Pematank juga menyoroti sejumlah indikasi penyimpangan pada kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rawa Jitu SPP IPIL.

Pada pelaksanaan proyek tersebut diduga kuat dikerjakan secara asalan, hal ini terlihat dari penggunaan bahan material yang mana untuk pasir yang digunakan jenis pasir lokal yang belum masuk dalam uji lab.

“Begitu juga penggunaan besi yang diduga kuat non SNI atau besi banci, bahkan adukan takar tidak sesuai dengan perencanaan dan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang pada kontrak,” lanjut dia.

Ia juga mengatakan bahwa proyek tersebut saat ini banyak yang sudah mengalami kerusakan, seperti retak, sambungan yang kropos, bahkan patah, dan membiarkan pihak rekanan menyalurkan produk yang bukan berasal dari produk dalam negeri

Dari temuan di lapangan menggunakan mesin penggerak dengan merek Wikoking Diesel Engine model S1115 tentu telah diduga menyimpang dari RAB dan spesifikasi tentunya diduga Satker SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air BBWS Mesuji Sekampung telah melanggar pasal 66 ayat 1 yang berbunyi, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Pada Ayat 2, Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit empat puluh persen, serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berangkat dari carut marutnya permasalahan dan anggaran yang dikelola BBWS Mesuji Sekampung terhadap kegiatan tersebut, DPP Pematank menganggap bahwa kegiatan itu perlu diselidiki dan dirinci.

DPP Pematank dengan tegas menyampaikan sikap dan tuntutannya, pertama mendesak BBWS Mesuji Sekampung untuk segera mentransparankan seluruh anggaran yang ada di BBWS Mesuji Sekampung.

Kedua, copot, periksa dan adili pejabat di jajaran BBWS Mesuji Sekampung (oknum) yang terbukti melakukan upaya perlawanan hukum dibeberapa permasalahan permainan anggaran proyek yang ada di BBWS Mesuji Sekampung.

Ketiga, mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tuntas untuk pemeriksaan internal (memanggil serta memeriksa) dan menarik semua berkas/dokumen pengelolaan anggaran di BBWS Mesuji Sekampung melalui program
dan kegiatan dan perealisasian pelaksanaan anggaran yang disinyalir terindikasi telah terjadi penyimpangan prosedur, teknis, spesifikasi RAB, juga mengondisikan kegiatan. (Rls/red)