Lampung
Wagub Lampung Buka Acara Advokasi Keamanan Pangan Pasar Aman
Alteripost.co Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia membuka acara Advokasi Keamanan Pangan Pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas dan pangan jajanan anak sekolah aman, bertempat di Hotel Emersia, Rabu (8/2/2023).
Kegiatan ini bertujuan untuk menggugah komunitas desa, pasar dan sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam menggunakan dan mengawasi keamanan pangan di komunitas masing-masing, sekaligus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengawal keberlanjutan program ini di tingkat desa dan sekolah.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan pangan yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait.
“Karena urusan kesehatan ini menjadi kunci bagi yang lainnya, tidak beres urusan kesehatan pasti urusan yang lain terkena efek dominonya,” ucap Wakil Gubernur.
Faktor pangan menjadi bagian yang sangat menentukan kesehatan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat sudah mengetahui tentang adanya keamanan pangan, namun penerapannya masih rendah.
Hal ini terkendala pada masalah kebiasaan, sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan. Akibatnya penerapan keamanan pangan sekarang ini terkesan hanya diketahui sebagian kecil masyarakat.
Selanjutnya Wakil Gubernur sangat mengharapkan adanya percepatan penyadaran masyarakat terhadap keamanan pangan yang akan berpengaruh tidak hanya pada lingkungan kecil sekolah namun berdampak luas terhadap generasi masa depan anak bangsa.
“Di pundak Bapak/ibu saat ini lahir dan bathin masa depan nasib bangsa ini berada, menjadi tanggung jawab semuanya, mari kita bersama-sama dengan penuh tanggung jawab sebagai ladang amal ibadah kita untuk memberikan yang terbaik dalam mewujudkan jajan pangan yang sehat di desa, di sekolah dan di pasar,” tegas Chusnunia.
Wakil Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan BPOM ini namun BPOM tidak bisa melakukannya sendiri dan harus melibatkan banyak pihak, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung terus hadir dan berkomitmen untuk menghadirkan pangan sehat di desa, pangan sehat di pasar dan sekolah,” tutup Chusnunia. (*)
Lampung
Pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Jadi Langkah OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan di Lampung
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)

