Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Forkopimda dan Pemkab / Kota
Alteripost.co Bandar Lampung – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi segera menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara daring di Mahan Agung, Rabu (08/02/2023).
Pada Rapat tersebut Gubernur memaparkan situasi capaian inflasi terkini Provinsi Lampung, secara tahun ke tahun (yoy) bulan Januari 2023 Inflasi Provinsi Lampung sebesar 5,95%, lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional (5,28%) serta menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-5 Inflasi terendah di Sumatera setelah Provinsi Kepri, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Aceh.
Dimana andil inflasi terbesar Provinsi Lampung menurut komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau ditempati oleh rokok kretek filter, beras, cabai merah, bawang, merah, dan telur ayam ras.
Sementara itu, sebagian besar harga barang per 7 februari 2023 beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan minggu lalu. Komoditas yang perlu menjadi perhatian diantaranya Beras, minyak goreng, Cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.
Oleh karena itu menurut Gubernur perlu dilakukan langkah cepat untuk mengatasi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok strategis, terutama pada daerah yang angka inflasinya cukup tinggi.
Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyoroti pentingnya untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder, terkait stabilisasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan, yakni pada Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang.
Diantaranya yakni dengan mendukung realisasi cadangan pangan pemerintah dalam rangka stabilitas harga pangan, mendorong para pelaku usaha untuk berkomitmen menjaga pasokan dan harga pangan ditingkat yang wajar, dan bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemantauan harga ditingkat pasar.(*).
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)
Sekda Tuba Ikuti Giat Fasilitasi Pengumpulan Data Penelitian Dosen IPDN
Kerja Sama Antar Daerah, Bandar Lampung dan Solok Perkuat Distribusi Komoditas Pangan
Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Capai 63,29 Persen, BPPRD Yakin Target 2026 Terealisasi
