Lampung
Sekdaprov Lampung Buka Forum Group Discussion Arah dan Strategi Transformasi Ekonomi Lampung
Alterpost.co Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka acara Forum Group Discussion dengan tema Arah dan Strategi Transformasi Ekonomi Lampung 2025-2045, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (9/2/2023).
Sekdaprov berharap agar kegiatan FGD ini dapat membuahkan pemikiran dalam menghadapi tahun perencanaan pada 2023-2024, juga sebagai momentum pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah (2025-2030) dan jangka Panjang (2025-2045).
Sekdaprov juga berharap kegiatan ini menjadi media komunikasi yang efektif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung di masa depan. Serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi di Provinsi Lampung, melalui perspektif yang beragam dari berbagai latar belakang bidang dan keilmuan.
Sekdaprov mendorong berbagai institusi seperti lembaga keuangan, ketenagakerjaan, tata niaga, penelitian dan pengembangan, kewirausahaan, dapat memberikan manfaat secara langsung agar ekonomi dapat tumbuh dengan baik.
Di akhir sambutannya, Sekdaprov Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa Gubernur optimis, perekonomian Lampung di 2025-2030 semakin mapan dengan seluruh aspek yang telah dipersiapkan seperti infrastruktur, tenaga kerja yang memadai serta dukungan yang baik pada sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono menyebutkan bahwa arah strategis pembangunan ekonomi Lampung harus melihat potensi yang dimiliki Provinsi Lampung dalam berbagai sektor.
Budiyono mengatakan agar Lampung dapat lebih mengoptimalkan berbagai sektor unggulan Provinsi Lampung seperti sektor pertanian, perkebunan/hortikultura serta peternakan.
Budiyono mencontohkan, Provinsi Lampung yang dikenal sebagai penghasil ubi singkong terbesar di Indonesia, dapat diarahkan supaya memiliki nilai tambah.
“Bisa kita arahkan, bukan hanya berakhir di tapioka, mungkin juga suatu saat bisa menjadi produk mie instan yang bahan bakunya ubi singkong yang bisa menggantikan tepung terigu. Itu besar sekali dampaknya,” kata Budiyono.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono juga mengajak para ahli dan kalangan pendidikan untuk ikut menyumbang pemikiran dan masukan serta turut berkolaborasi guna melengkapi kebijakan yang diambil pemerintah daerah. (*).
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)
LSekda Tuba Ikut Serta Hadiri Rakor Optimalisasi Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Lampung
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Giat Kunker Menteri PPN RI di Provinsi Lampung
Kampung Panca Tunggal Jaya Resmi di Canangkan Sebagai Desa Tapis di Tuba
