Lampung
Sekdaprov Lampung Buka Forum Group Discussion Arah dan Strategi Transformasi Ekonomi Lampung
Alterpost.co Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka acara Forum Group Discussion dengan tema Arah dan Strategi Transformasi Ekonomi Lampung 2025-2045, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (9/2/2023).
Sekdaprov berharap agar kegiatan FGD ini dapat membuahkan pemikiran dalam menghadapi tahun perencanaan pada 2023-2024, juga sebagai momentum pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah (2025-2030) dan jangka Panjang (2025-2045).
Sekdaprov juga berharap kegiatan ini menjadi media komunikasi yang efektif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung di masa depan. Serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi di Provinsi Lampung, melalui perspektif yang beragam dari berbagai latar belakang bidang dan keilmuan.
Sekdaprov mendorong berbagai institusi seperti lembaga keuangan, ketenagakerjaan, tata niaga, penelitian dan pengembangan, kewirausahaan, dapat memberikan manfaat secara langsung agar ekonomi dapat tumbuh dengan baik.
Di akhir sambutannya, Sekdaprov Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa Gubernur optimis, perekonomian Lampung di 2025-2030 semakin mapan dengan seluruh aspek yang telah dipersiapkan seperti infrastruktur, tenaga kerja yang memadai serta dukungan yang baik pada sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono menyebutkan bahwa arah strategis pembangunan ekonomi Lampung harus melihat potensi yang dimiliki Provinsi Lampung dalam berbagai sektor.
Budiyono mengatakan agar Lampung dapat lebih mengoptimalkan berbagai sektor unggulan Provinsi Lampung seperti sektor pertanian, perkebunan/hortikultura serta peternakan.
Budiyono mencontohkan, Provinsi Lampung yang dikenal sebagai penghasil ubi singkong terbesar di Indonesia, dapat diarahkan supaya memiliki nilai tambah.
“Bisa kita arahkan, bukan hanya berakhir di tapioka, mungkin juga suatu saat bisa menjadi produk mie instan yang bahan bakunya ubi singkong yang bisa menggantikan tepung terigu. Itu besar sekali dampaknya,” kata Budiyono.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono juga mengajak para ahli dan kalangan pendidikan untuk ikut menyumbang pemikiran dan masukan serta turut berkolaborasi guna melengkapi kebijakan yang diambil pemerintah daerah. (*).
Lampung
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Optimis Tata Kelola Pemerintahan Lebih Efektif dan Bersih
Alteripost.co, Bandarlampung- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menuju efektivitas dan efisiensi Rencana dan Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah dan narasumber Kepala BPKP Lampung tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya, Wagub Jihan Nurlela menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi secara langsung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola pikir dalam penyusunan program kerja kedinasan.
”Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan Nurlela saat memberikan arahan.
Ia memandang momentum capacity building ini sangat strategis sebagai langkah evaluasi sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mengimbau agar SPIP tidak lagi dianggap sebagai gugus kewajiban administratif, melainkan diinternalisasi menjadi ideologi dan budaya kerja harian.
Guna mempercepat perbaikan sistem pengendalian tersebut, Wagub menyampaikan lima poin arahan utama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Poin pertama yang ditekankan secara lugas adalah mengenai penguatan komitmen pimpinan sebagai motor penggerak instansi.
Ia menekankan bahwa seorang pimpinan daerah harus memiliki rasa memiliki (owning) yang tinggi terhadap sistem dan instansi yang dipimpinnya.
Selanjutnya, Wagub Jihan menjabarkan empat arahan lainnya, yakni pentingnya mengedepankan integritas dalam kesatuan perencanaan dan kinerja agar tidak berjalan secara parsial; penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan pada tiap program; optimalisasi peran APIP (Inspektorat) sebagai quality assurance dan consulting partner; serta penanaman budaya integritas dan akuntabilitas di sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di akhir arahannya, Wagub Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang terus konsisten mendorong penguatan SPIP-T di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para asesor serta memperkuat komitmen kepala daerah beserta jajaran kepala OPD dalam memitigasi risiko program kerja.
Inspektur Bayana melaporkan, tingkat kematangan (maturitas) SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.200, sementara indeks manajemen risiko berada pada angka 3,073. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan kualitas pengawasan internal secara berkala agar indeks efektivitas pengendalian korupsi dapat terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung terus bergerak maraton dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) temuan BPK serta menggenjot perbaikan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pada tahun 2025 lalu mencatatkan skor 69. Kerja keras jajaran pengawasan internal dalam dua bulan terakhir menunjukkan progres signifikan, di mana pengembalian kerugian keuangan negara berhasil dioptimalkan hingga mencapai hampir Rp7 Miliar.
Guna menyelesaikan temuan menahun yang sulit ditindaklanjuti secara faktual, seperti kendala subjek yang telah meninggal dunia atau ketidakjelasan objek, Pemprov Lampung bekerja sama dengan BPK dan Asisten Datun akan menempuh mekanisme Sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk penghapusan administrasi keuangan sesuai jalur hukum yang berlaku.
Langkah tegas juga diupayakan dalam perluasan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Setelah kesuksesan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Provinsi Lampung meraih predikat ZI, Pemprov Lampung kini tengah mempersiapkan sejumlah OPD pelayanan publik lainnya, termasuk jajaran Dinas Pendidikan yang sosialisasinya akan mulai diakselerasi pada awal Juni mendatang.
Melalui penguatan kapasitas asesor dan komitmen kepemimpinan di setiap instansi, Pemprov Lampung optimistis seluruh target capaian akuntabilitas, penurunan risiko program, hingga pembersihan aspek administrasi pihak ketiga dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun anggaran 2026 untuk menjaga marwah dan wibawa pembangunan daerah. (Red)
Dari Gereja untuk Kemanusiaan, GPIB Marturia Lampung Perkuat Ketangguhan Masyarakat
Raih WTP, Pemkot Bandar Lampung Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
