Connect with us

DPRD

Anggota DPRD Sahlan Syukur Adakan Kegiatan PIP

Published

on

Alteripost.co Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Fraksi PDI Perjuangan, Sahlan Syukur menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Desa Mulyo Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Jumat (17/02/2023).

Kegiatan tersebut menghadirkan dua Pemateri yakni Dadin Ahmadin dari Bapilu PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan Nur Prima Qurbani dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Sahlan Syukur yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Lampung ini juga meminta kepada masyarakat untuk selalu berpegang teguh terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan kita berpedoman kepada Pancasila dan apabila kehidupan kita didasari dengan Pancasila pasti tidak akan terjadi konflik pada masyarakat, kemudian selalu menjunjung tinggi toleransi serta makin memperkuat kesatuan bangsa kita,” katanya.

Dalam penyampaiannya Dadin Ahmadin mengajak masyarakat Mulyo Sari untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila sebagai dasar negara sudah sepantasnya dapat dijalankan dalam berkehidupan.

Ia mengatakan, Pemerintah saat ini semakin gencar melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap masyarakat, karena dewasa ini tantangan masyarakat tak hanya muncul dari luar, namun juga muncul dari dalam negara ini sendiri.

“Pancasila saat ini semakin sering dibenturkan dengan agama, padahal pendahulu menciptakan Pancasila sebagai dasar negara penuh dengan pertimbangan dan telah sesuai dengan asas agama manapun,” jelasnya.

Sementara itu, Nur Prima Qurbani menyampaikan materi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui kecamatan pendidikan, menurutnya tantangan pendidikan saat ini semakin komplek.

“Dulu tantangannya soal apakah anak-anak kita bisa dan mau sekolah, sekarang tantangannya apakah sekolah tempat anak kita menempuh pendidikan aman dari paham-paham radikalisme,” ungkapnya.

Nur Prima Qurbani mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak.

“Lembaga pendidikan saat ini sangatlah banyak dan menjamur, sehingga kita harus lebih hati-hati. Karena banyak juga lembaga pendidikan yang mengajarkan paham-paham radikal, yang dapat merusak pemahaman generasi bangsa,” tutupnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

DPRD Lampung Apresiasi Keberhasilan Kejati Lampung Raih Juara I Komjak RI

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung atas capaian prestasi Kejati Lampung yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) sebagai Juara I Kejaksaan Tinggi Tipe B se-Indonesia Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Anugerah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap kinerja, profesionalisme, integritas, serta pelayanan Kejaksaan Tinggi kepada masyarakat. Kejati Lampung dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten dalam menjalankan tugas penegakan hukum di daerah, ungkap Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., Selasa (26/5/2026).

Menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung, capaian tersebut merupakan prestasi yang membanggakan bagi Provinsi Lampung serta menjadi bukti bahwa sinergi dan komitmen dalam membangun institusi penegakan hukum yang profesional terus berjalan dengan baik.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Kami berharap prestasi yang diraih Kejati Lampung dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan humanis,” ujar Ahmad Giri Akbar.

DPRD Provinsi Lampung juga berharap penghargaan tersebut dapat semakin memperkuat sinergitas antar lembaga di Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)

Facebook Comments Box
Continue Reading