Connect with us

DPRD

Anggota DPRD Sahlan Syukur Adakan Kegiatan PIP

Published

on

Alteripost.co Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Fraksi PDI Perjuangan, Sahlan Syukur menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Desa Mulyo Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, Jumat (17/02/2023).

Kegiatan tersebut menghadirkan dua Pemateri yakni Dadin Ahmadin dari Bapilu PDI Perjuangan Provinsi Lampung dan Nur Prima Qurbani dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Sahlan Syukur yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Lampung ini juga meminta kepada masyarakat untuk selalu berpegang teguh terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan kita berpedoman kepada Pancasila dan apabila kehidupan kita didasari dengan Pancasila pasti tidak akan terjadi konflik pada masyarakat, kemudian selalu menjunjung tinggi toleransi serta makin memperkuat kesatuan bangsa kita,” katanya.

Dalam penyampaiannya Dadin Ahmadin mengajak masyarakat Mulyo Sari untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila sebagai dasar negara sudah sepantasnya dapat dijalankan dalam berkehidupan.

Ia mengatakan, Pemerintah saat ini semakin gencar melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap masyarakat, karena dewasa ini tantangan masyarakat tak hanya muncul dari luar, namun juga muncul dari dalam negara ini sendiri.

“Pancasila saat ini semakin sering dibenturkan dengan agama, padahal pendahulu menciptakan Pancasila sebagai dasar negara penuh dengan pertimbangan dan telah sesuai dengan asas agama manapun,” jelasnya.

Sementara itu, Nur Prima Qurbani menyampaikan materi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui kecamatan pendidikan, menurutnya tantangan pendidikan saat ini semakin komplek.

“Dulu tantangannya soal apakah anak-anak kita bisa dan mau sekolah, sekarang tantangannya apakah sekolah tempat anak kita menempuh pendidikan aman dari paham-paham radikalisme,” ungkapnya.

Nur Prima Qurbani mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati saat memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak.

“Lembaga pendidikan saat ini sangatlah banyak dan menjamur, sehingga kita harus lebih hati-hati. Karena banyak juga lembaga pendidikan yang mengajarkan paham-paham radikal, yang dapat merusak pemahaman generasi bangsa,” tutupnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.

Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.

Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.

Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.

Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.

“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.

Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

Facebook Comments Box
Continue Reading