DPRD
Kostiana Menggelar Reses Guna Menyerap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Kostiana menggelar reses guna menyerap aspirasi masyarakat Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/02/2023).
Reses menjadi salah satu agenda yang rutin dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung untuk turun dan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk dapat menindaklanjuti sebagai wakil rakyat.
Dalam agenda reses tersebut, Kostiana yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung ini mendapatkan berbagai aspirasi, mulai dari pelebaran jalan, talud sungai, sampai perbaikan gedung kelurahan.
Mendengar sejumlah aspirasi tersebut, Kostiana menyampaikan bahwa dirinya akan mengawal hingga aspirasi yang masyarakat sampaikan dapat direalisasikan dan bermanfaat untuk warga.
“Terimakasih untuk aspirasi yang disampaikan oleh bapak ibu, mulai dari infrastruktur, rehap gedung hingga talud sungai. Dan saya meminta aspirasi ini dapat disampaikan melalui bentuk fisik yaitu proposal supaya dapat kita realisasikan secepatnya,” ungkap Kostiana.
Lurah Kelurahan Sukamenanti, Japril menyampaikan apresiasi dan terimakasih karena sudah hadir di daerahnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Sukamenanti.
“Semoga dengan hadirnya bu Kostiana dapat merealisasikan apa saja yang menjadi aspirasi dari kami warga masyarakat Sukamenanti,” tutupnya.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Lurah, Babinsa, bhabinkamtibmas, perangkat desa dan juga masyarakat sekitar. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
