DPRD
INI KATA MUKHLIS BASRI SOAL JALAN RUSAK DI KELUMBAYAN
Alteripost.co Lampung – Wakil Rakyat DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra Mukhlis Basri, dalam kunjungan resesnya turut angkat bicara soal infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan beberapa pekon di kecamatan Kelumbayan diketahui dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Jumat (24/2/2023)
Udo Mukhlis demikian ia biasa disapa menuturkan berdasarkan keluhan warga dirinya mendapati ruas jalan provinsi yang menghubungkan beberapa pekan Pekon memang perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin mengingat ruas jalan itu merupakan akses vital bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kelumbayan.
Lebih lanjut kader besutan partai Prabowo Subianto ini juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait seperti halnya PUPR guna menuntaskan aspirasi dari masyarakat.
Senada dengan pernyataan Mukhlis, salah seorang perwakilan warga, Jajuli (47) sangat berharap dan mendoakan apa yang diupayakan oleh sang wakil rakyat dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu mantan birokrat senior Tanggamus itu menyebut bahwa Kelumbayan sebenarnya adalah salah satu daerah yang sangat potensial dalam menopang PAD Kabupaten Tanggamus utamanya dalam sektor agrowisata, maka itu ia berjanji akan menyeriusi dan memantau ihwal perbaikan infrastruktur ini secara berkelanjutan.
“Kelumbayan ini banyak hasil bumi, wisata nya juga hidup, sumbangan bagi PAD Tanggamus juga tidak bisa dibilang kecil. Sudah barang tentu kami akan serius kawal perbaikannya (jalan) hingga tuntas” Pungkasnya. (rls).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
