DPRD
Rahmat Mirzani Djausal Menggelar Kunjungan Reses Dalam Rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat
Alteripost.co Lampung – Bandar lampung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menggelar Kunjungan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kunjungannya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung ini menerima keluhan warga mulai dari banjir, jalan yang rusak, hingga kebutuhan sumur bor.
Salah satunya, Kosimah warga Jalan Panglima Polim Gang. Sawo 5 LK 3, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung yang mengeluhkan bahwa tempat tinggalnya sering jadi langganan banjir.
“Rumah saya sering banjir karena memang daerahnya di bawah, pas di rumah saya itu belum ada siring atau talud untuk jalur buangan airnya pak yang dari atas,” ucap Kosimah, Kamis (23/2/2023).
Selain itu, ada juga Wahyuni warga Gang Sawo 5 yang mengeluhkan kekurangan air bersih saat musim kemarau.
“Jadi disini Pak Mirza kalo musim kemarau airnya susah kadang gak ada, tapi kalo musim hujan airnya kotor keruh. Jadi kami mohon bantuannya untuk membuatkan sumur bor untuk warga,” ujar Wahyuni.
Hal itu, langsung direspon oleh Qyay Mirza sapaan akrabnya yang akan membawa seluruh aspirasi di daerah konstituennya yaitu Dapil I (Kota Bandar Lampung).
“Kita akan serap seluruh aspirasi masyarakat Kota Bandar Lampung, dan akan Kita perjuangkan dalam e-pokir agar masuk dalam program pemerintah kota nantinya,” ucapnya. (*).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
