Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Dampingi Mendag Zulkifli Hasan Menutup Rakernas Kementerian Perdagangan RI
Alteripost.com Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menutup Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan RI, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis (2/3/2023) malam.
Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal mengapresiasi semua pihak yang telah menyukseskan acara bertema “Transformasi Perdagangan Mendukung Pembangunan Ekonomi Bernilai Tambah dan Berkelanjutan” itu.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengapresiasi atas kehadiran seluruh para tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan Rakernas ini dengan sangat baik dan penuh antusias dari awal kegiatan sampai dengan akhir.
“Kami juga mengapresiasi para panitia penyelenggara, juga stakeholder baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat, Dunia Usaha, yang telah bersedia untuk terus memberikan dukungan sehingga kegiatan Rakernas Kementerian Perdagangan di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan sukses,” ujar Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal mengharapkan, hasil dari Rumusan Rapat Kerja ini dapat dijalankan dan diaplikasikan secara sungguh-sungguh, sehingga strategi dan target yang telah ditetapkan untuk ke depannya dapat direalisasikan. Sehingga pada Tahun 2023 ini ekspor dapat meningkat, neraca perdagangan kembali surplus, stabilisasi harga dan stok pun terjaga, baik di Provinsi Lampung, maupun di seluruh daerah di Indonesia. “Untuk itu mohon agar seluruh OPD terkait dapat memberikan kontribusi untuk mendukung sektor perdagangan yang merupakan sektor penggerak dan penyelamat perekonomian negara,” ujarnya.
Sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan, Lanjut Gubernur Arinal, kami memohon maaf jika selama berlangsungnya kegiatan Rakernas terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. “Mudah-mudahan dengan Rakernas ini Bapak Ibu dari Kementerian Perdagangan RI, seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia, Perwakilan Dagang Luar Negeri, dan Instansi Terkait, merasa lebih mengenal dan lebih dekat dengan Provinsi Lampung, dan ke depannya berkenan lagi mengadakan event besar ini di Provinsi Lampung,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang telah menemani Rakernas Kementerian Perdagangan RI dari mulai pembukaan sampai penutupan.
Mendag Zulkifli Hasan juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti Rakernas Kementerian Perdagangan RI sehingga dapat berjalan dengan sangat baik dan lancar.
“Selama 2-3 hari ini, kita telah berjibaku merumuskan program kerja yang akan kita lakukan pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
“Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, Rakernas Kementerian Perdagangan tahun 2023 saya tutup,” ujarnya. (*).
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
