DPRD
Gelar Sosperda Penyalahgunaan Narkotika di Tubaba, Budi Condrowati Minta Awasi Lingkungan Pergaulan
Alteripost.co Tulang Bawang Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan, Budhi Condrowati menggelar Sosialiasasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, di TPQ Ar-Ridho Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Sabtu (4/3/2023).
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung itu mengatakan, perda ini disosialisaikan kepada warga setempat guna mengimbau dan mengingatkan tentang pentingnya bahaya penyelahgunaan narkotika.
“Maka dari itu saya berpesan kepada bapak ibu yang hadir untuk selalu memantau lingkungan anak-anak terlebih pemuda generasi penerus kita guna mencegah adanya kegiatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut,” kata Condro.
Adapun hadir dalam kegiatan tersebut yaitu selaku narasumber Kompol Ansori, Kapolsek Tulang Bawang Tengah, Achmad Nazaruddin, Camat Tulang Bawang Tengah, kemudian dihadiri juga Dwi Suryanto, Pj Kepalo Tiyuh Mekar Asri serta puluhan Warga Tiyuh Mekar Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Mengulas Kenaikan BI Rate ke 5,75, Apakah Sudah Efektif Dalam Menjaga Stabilitas Rupiah?
Wakil Bupati Hankam Hasan Pimpin Aksi Jumat Bersih di Perumahan Dinas 55 Menggala
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Muskab 1 Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Tuba
