Lampung
Wagub Chusnunia Hadiri Pelantikan DPD Barisan Pemuda Nusantara
Alteripost.co Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri Acara Pelantikan DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Lampung dan Pelantikan DPD Bapera Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Hotel Marcopolo Graha Parahita, Bandar Lampung, Selasa (7/3/2023).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Bapera, Fadh El Fouz A Rafiq. Adapun yang menjadi Ketua DPD Bapera Provinsi Lampung yaitu Lucken Felario.
Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Chusnunia mengucapkan Selamat kepada seluruh pengurus DPD Bapera Provinsi Lampung dan Pengurus DPD Bapera Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang hari ini dilantik.
“Suatu hal yang sangat positif sekali ketika berkumpul bersama anak-anak muda, para pemuda. Kalau pendiri bangsa kita, Bung Karno mengatakan beri aku seribu orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari akarnya, beri aku sepuluh pemuda maka akan ku guncangkan dunia. Artinya peran pemuda yang luar biasa tentu akan menjadi suatu yang sangat menggetarkan, kalau sepuluh saja bisa mengguncangkan dunia apalagi kalau ratusan pemuda,” ujarnya.
Wagub Chusnunia menyampaikan Pemprov Lampung sangat menyambut positif kegiatan pemuda seperti yang dilaksanakan Bapera, karena kita membuka segala kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan semua pihak.
“Untuk membangun Lampung, tidak bisa bekerja sendiri. Namun harus bergandeng tangan termasuk dengan seluruh pemuda yang ada di Lampung,” ungkapnya.
Menurut Chusnunia, Lampung tidak akan Berjaya, kalau pemudanya tidak Berjaya. Dan pemuda di Lampung akan semakin Berjaya dengan semakin bersatu, termasuk dengan adanya Bapera di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP Bapera, Fadh El Fouz A Rafiq berharap kepada Lucken Felario dapat membangkitkan Bapera di seluruh Provinsi Lampung.
“Meskipun di umur yang sangat muda ini, semoga tidak mengurangi semangat dan kinerja kedepan dan bisa membangkitkan Bapera di seluruh Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Bapera Provinsi Lampung Lucken Felario, mengungkapkan bahwa Bapera merupakan wadah bagi pemuda-pemuda di Indonesia untuk bisa menyalurkan kontribusinya dan membantu perkembangan Negara ini.
“Saya berharap kita bisa sama-sama berjuang untuk memajukan negara ini, ini merupakan pencapaian saya yang paling besar di dalam hidup saya, karena di usia saya yang masi muda, saya bisa memimpin organisasi masyarakat yang ber-gengsi dan dipilih secara langsung oleh Ketua Umum DPP Bapera” tuturnya. (*).
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
