DPRD
Watoni Noerdin: Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Yang Kuat Dan Kokoh
Alteripost.co Pesawaran – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang juga Wakil Ketua Bidang DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin berharap Ideologi Pancasila menjadi pedoman yang kuat dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat.
“Jangan sampai, ideologi bangsa kedepan pudar. Karena, yang namanya ideologi pancasila sudah kokoh dan menguatkan mengakomodir semua unsur, rasa, agama, dan golongan,” kata Watoni Noerdin saat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/03/2023).
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu menuturkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih kokoh bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Namun, akhir – akhir ini banyak paham – paham diluar sana mau masuk dan melunturkan nilai – nilai Pancasila.
“Kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia, Sehingga banyak paham – paham masuk untuk memperpecah belah bangsa. Alasannya, karena Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam,” Tegasnya.
Saat ini, kata Politisi PDI Perjuangan Lampung itu, jumlah provinsi di Indonesia sudah bertahan menjadi 37 Provinsi. Tentu dengan bertambah jumlah Provinsi tersebut, harus tetap berkiblat kepada pemerintahan pusat.
“Kalau ada beberapa daerah mencoba memisahkan diri, itu tidak bisa. Dan alhamdulillah, bisa teratasi oleh TNI Polri dan unsur terkait, contohnya Aceh. Dan akhir – akhir ini, Provinsi Papua sedang berusaha untuk keluar dari Indonesia. Tapi, TNI – Polri terus berusaha semaksimal mungkin. Tapi, alhamdulillah, teman – teman di Papua sudah mulai sadar,” Ujarnya.
Selanjutnya, Ia meminta kepada masyarakat pesawaran khusus nya, untuk terus memantau putra putri nya dalam menyikapi perkembangan zaman melalui tehnologi. Karena, tidak bisa dipungkiri saat ini, semua kalangan sudah memegang HP.
“Nah, ketika kita tidak bijak. HP merupakan alat terbaru untuk memecah belah melalui berita dan informasi Hoax. Di HP Itu, apa saja bisa dicari. Itulah kecanggihan dr sebuah tehnologi. Kita harus menyikapi dengan bijak,” Tegasnya.
Lanjut Watoni, efek kemajuan zaman tersebut berdampak pada nilai budaya di kalangan anak – anak, dan remaja yang sudah mulai pudar. Terlebih, ketika bertemu dengan usia diatasnya cuek.
“Etika dalam kehidupan sehari-hari dapat ditanamkan sejak dini. Sehingga, budaya kita yang merupakan bagian dari Pancasila dapat terus kokoh dan amalkan,”tegasnya. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
Berbekal Persiapan Matang, Wira Optimis Cabor Tenis Bakal Mendulang Emas di Porwanas
