DPRD
Watoni Noerdin: Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Yang Kuat Dan Kokoh
Alteripost.co Pesawaran – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang juga Wakil Ketua Bidang DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin berharap Ideologi Pancasila menjadi pedoman yang kuat dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat.
“Jangan sampai, ideologi bangsa kedepan pudar. Karena, yang namanya ideologi pancasila sudah kokoh dan menguatkan mengakomodir semua unsur, rasa, agama, dan golongan,” kata Watoni Noerdin saat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/03/2023).
Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu menuturkan bahwa sampai saat ini Indonesia masih kokoh bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Namun, akhir – akhir ini banyak paham – paham diluar sana mau masuk dan melunturkan nilai – nilai Pancasila.
“Kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia, Sehingga banyak paham – paham masuk untuk memperpecah belah bangsa. Alasannya, karena Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam,” Tegasnya.
Saat ini, kata Politisi PDI Perjuangan Lampung itu, jumlah provinsi di Indonesia sudah bertahan menjadi 37 Provinsi. Tentu dengan bertambah jumlah Provinsi tersebut, harus tetap berkiblat kepada pemerintahan pusat.
“Kalau ada beberapa daerah mencoba memisahkan diri, itu tidak bisa. Dan alhamdulillah, bisa teratasi oleh TNI Polri dan unsur terkait, contohnya Aceh. Dan akhir – akhir ini, Provinsi Papua sedang berusaha untuk keluar dari Indonesia. Tapi, TNI – Polri terus berusaha semaksimal mungkin. Tapi, alhamdulillah, teman – teman di Papua sudah mulai sadar,” Ujarnya.
Selanjutnya, Ia meminta kepada masyarakat pesawaran khusus nya, untuk terus memantau putra putri nya dalam menyikapi perkembangan zaman melalui tehnologi. Karena, tidak bisa dipungkiri saat ini, semua kalangan sudah memegang HP.
“Nah, ketika kita tidak bijak. HP merupakan alat terbaru untuk memecah belah melalui berita dan informasi Hoax. Di HP Itu, apa saja bisa dicari. Itulah kecanggihan dr sebuah tehnologi. Kita harus menyikapi dengan bijak,” Tegasnya.
Lanjut Watoni, efek kemajuan zaman tersebut berdampak pada nilai budaya di kalangan anak – anak, dan remaja yang sudah mulai pudar. Terlebih, ketika bertemu dengan usia diatasnya cuek.
“Etika dalam kehidupan sehari-hari dapat ditanamkan sejak dini. Sehingga, budaya kita yang merupakan bagian dari Pancasila dapat terus kokoh dan amalkan,”tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
