DPRD
Budhi Condrowati Menyalurkan Bantuan ke Balai Banjar Pura Khayangan Tunggal Simpang Mesuji
Alteripost.co Mesuji – Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Raya Nyepi, sekaligus wujudkan ke-Bhinekaan sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung didalam dasar negara yaitu Pancasila. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budhi Condrowati didampingi Pegiat Petani Milenial, Dwinan Rahmandi dan Kawan Farah, melakukan kunjungan sekaligus menyalurkan sejumlah bantuan ke Balai Banjar Pura Khayangan Tunggal Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Minggu (12/03/2023).
Dalam sambutannya, Pegiat Petani Milenial, Dwinan Rahmandi menyampaikan kehadirannya bersama Anggota DPRD Provinsi dalam rangka bersilahturahmi dan tegur sapa dengan umat hindu di Kabupaten Mesuji.
“Nama saya Dwinan Rahmandi pak, bu, saya datang kesini dengan niatan baik yaitu ingin bersilahturahmi dengan Umat Hindu disini. Apalagi, sebentar lagi umat Hindu disini memperingati Hari Raya Nyepi,” Kata Dwinan.
Tentu, lanjut Dwinan. Dengan silaturahmi yang dilakukan, merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Bukan hanya itu, silaturahmi ini juga dapat mempererat tali persaudaraan antar kita, dan antar umat beragama.
“Alhamdulillah, dalam kesempatan ini juga, saya bisa berbagi untuk Umat Hindu disini. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Umat Hindu di Kabupaten Mesuji,” kata Pria yang kerap disapa Mas Dwi.
Selain itu, Dwinan Rahmandi juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Nyepi bagi Umat Hindu khususnya di Kabupaten Mesuji.
“Saya juga mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Nyepi bagi Umat Hindu, semoga di hari nyepi nanti kita semua bisa menyucikan hati dan pikiran kita,” Tegas Pegiat Petani Milenial itu.
Hal senada diungkapkan, AnggotaDPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengatakan kehadirannya merupakan bentuk kepedulian sekaligus mewujudkan nilai – nilai keberagaman yang tertuanh dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekaligus, mendengar aspirasi masyarakat dan mengawal bantuan kepada masyarakat.
“Saya hadir disini mewakili kawan farah, dalam rangka bersilahturahmi dengan Umat Hindu di Kabupaten Mesuji. Dan juga ingin mendengar suara-suara dari bawah agar bisa saya suarakan di gedung dewan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, Budhi Condrowati.
Baguna DPD PDI Perjuangan Lampung itu. Kehadirannya bersama kawan – kawan membawa oleh – oleh, yaitu berupa bantuan untuk masyarakat setempat.
“Saya juga berkesempatan untuk mengawal bantuan dari Provinsi Lampung, yaitu bantuan dana sebesar 15 juta rupiah untuk rumah ibadah. Dan juga mewakili kawan farah memberikan sejumlah bantuan untuk umat Hindu,” tegasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
