DPRD
Budhi Condrowati Menyalurkan Bantuan ke Balai Banjar Pura Khayangan Tunggal Simpang Mesuji
Alteripost.co Mesuji – Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Raya Nyepi, sekaligus wujudkan ke-Bhinekaan sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung didalam dasar negara yaitu Pancasila. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budhi Condrowati didampingi Pegiat Petani Milenial, Dwinan Rahmandi dan Kawan Farah, melakukan kunjungan sekaligus menyalurkan sejumlah bantuan ke Balai Banjar Pura Khayangan Tunggal Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Minggu (12/03/2023).
Dalam sambutannya, Pegiat Petani Milenial, Dwinan Rahmandi menyampaikan kehadirannya bersama Anggota DPRD Provinsi dalam rangka bersilahturahmi dan tegur sapa dengan umat hindu di Kabupaten Mesuji.
“Nama saya Dwinan Rahmandi pak, bu, saya datang kesini dengan niatan baik yaitu ingin bersilahturahmi dengan Umat Hindu disini. Apalagi, sebentar lagi umat Hindu disini memperingati Hari Raya Nyepi,” Kata Dwinan.
Tentu, lanjut Dwinan. Dengan silaturahmi yang dilakukan, merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang ada. Bukan hanya itu, silaturahmi ini juga dapat mempererat tali persaudaraan antar kita, dan antar umat beragama.
“Alhamdulillah, dalam kesempatan ini juga, saya bisa berbagi untuk Umat Hindu disini. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Umat Hindu di Kabupaten Mesuji,” kata Pria yang kerap disapa Mas Dwi.
Selain itu, Dwinan Rahmandi juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Nyepi bagi Umat Hindu khususnya di Kabupaten Mesuji.
“Saya juga mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Nyepi bagi Umat Hindu, semoga di hari nyepi nanti kita semua bisa menyucikan hati dan pikiran kita,” Tegas Pegiat Petani Milenial itu.
Hal senada diungkapkan, AnggotaDPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengatakan kehadirannya merupakan bentuk kepedulian sekaligus mewujudkan nilai – nilai keberagaman yang tertuanh dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekaligus, mendengar aspirasi masyarakat dan mengawal bantuan kepada masyarakat.
“Saya hadir disini mewakili kawan farah, dalam rangka bersilahturahmi dengan Umat Hindu di Kabupaten Mesuji. Dan juga ingin mendengar suara-suara dari bawah agar bisa saya suarakan di gedung dewan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji, Budhi Condrowati.
Baguna DPD PDI Perjuangan Lampung itu. Kehadirannya bersama kawan – kawan membawa oleh – oleh, yaitu berupa bantuan untuk masyarakat setempat.
“Saya juga berkesempatan untuk mengawal bantuan dari Provinsi Lampung, yaitu bantuan dana sebesar 15 juta rupiah untuk rumah ibadah. Dan juga mewakili kawan farah memberikan sejumlah bantuan untuk umat Hindu,” tegasnya. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
Berbekal Persiapan Matang, Wira Optimis Cabor Tenis Bakal Mendulang Emas di Porwanas
