Lampung
BKKBN Provinsi Lampung Menggelar Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana
Alteripost.co Bandar Lampung – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting (PPS) Provinsi Lampung Tahun 2023. Dengan tajuk “Peningkatan Sinergitas dan kolaborasi untuk pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan Stunting melalui optimalisasi peran lintas sektor menuju Lampung Berjaya”.
Diketahui, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, di Ballroom Hotel Golden Tulip, Kota Bandar Lampung pada tanggal 16-17 Maret 2023.
Dalam sambutannya Senen Mustakim Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung, mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Lampung yang baru.
“Selamat datang dan bertugas pak Nurizky Permanajati. Mudah- mudahan bisa lebih meningkatkan. Dan Semoga kedepan lebih baik, elegan, serta berjalan dengan lancar”. Ucapnya. Kamis (16/3/2023).
Senen menambahkan, diharapkan dengan rakerda ini meningkatnya komitmen pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Lampung serta para mitra dalam mendukung program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.
Kemudian dari rakerda ini diharapkan juga terjadi rumusan rencana kerja atau rencana aksi kegiatan prioritas, pencapaian sasaran baik sasaran program bangga kencana maupun percepatan penurunan stunting di Lampung.
Perlu disampaikan, selama lebih dari 50 tahun Bkkbn telah mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya pembangunan keluarga, kedudukan dan keluarga berencana serta seluruh aspek. Keberhasilan program berencana secara nasional pada masa lalu telah diakui dunia adalah salah satu contoh dari peran strategis dari Bkkbn.
Lebih lanjut, Senen menyampaikan bahwa, Tema rakerda tahun ini mengusung 2 fokus utama. Pertama program bangga kencana dan keluarga berencana. Kedua penurunan prevalensi stunting,
“Minimal 2 tahun kedepan. Terutama prevalensi stunting turun ke angka 14% pada tahun 2024 sesuai target RPJM 2020-2024. Bahkan kelak diharapkan zero di tahun 2030,” terangnya.
“Hasil survei status kisi pada tahun 2022 prevalensi stunting untuk provinsi lampung menempati urutan ketiga dengan prevalensi 15,2%,” sambungnya.
Sementara, (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung yang lama Putut Riyatno menyampaikan, bahwa untuk program bangga kencana sudah cukup baik untuk provinsi lampung. “Jadi untuk tingkat kelahiran di lampung sudah 2.28% artinya rata-rata ibu atau wanita di lampung melahirkan anak 2 sampai 3 saja”.
Lanjut Putut, untuk capaian angka kesertaan pkb atau vcr itu sudh mencapai 6,6503% dan untuk kesepakatan lampung itu sudah diangka 20,3%. “Kita bersyukur Angka stunting di lampung itu sudah di angka 15,2% jadi sudah menurun dari tahun 2021. Inilah hal-hal yang kita syukuri dari capai an provinsi lampung dan tentu kedepan kita juga akan targetkan nnti di akhir tahun 2024 lampung itu 10,9 atau 10,88% sampai dengan akhir 2024 nanti”. Harapnya.
Selain itu, pada kesempatan yang sama Nurizky Permanajati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung yang baru mengungkapkan bahwa, untuk Program kedepan tentunya sesuai dengan tujuan pertemuan hari ini. “Kita menguatkan dan meningkatkan intergrasi, kolaborasi program, khususnya percepatan program keluarga berencana dan juga stunting”.
Lebih lanjut, dimana kita harapkan pasca pertemuan hari ini akan meningkatkan komitmen dari mitra kerja untuk program kerja Bkkbn dan juga kita juga akan aksi khusus untuk pelayanan KB di wilayah- wilayah yang sulit terjangkau. Sehingga, agar target program tersebut bisa tercapai yang akhirnya juga secara besaran angka prevalensi stunting di provinsi lampung, dan walaupun sudah baik tapi harus di jaga dimenten.
“Karena dari segi sekarang yang terakhir keluar tahun 2022 itu ada kabupaten kota yang prevalensi stunting nya malah naik tapi nnti kita coba, karena prevalensi stunting ini harus kolaborasi bersama”. Pungkasnya.
Perlu diketahui, berikut ini adalah Kabupaten/Kota dengan penurunan prevalensi Stunting tertinggi tahun 2022: Terbaik 1 : Kabupaten Lampung Tengah dengan persentase 12,1%, Terbaik 2 : Kota Metro dengan persentase 9,3%, Terbaik 3: Kota Bandar Lampung dengan persentase 8,3%.
Harapan 1 : Lampung Selatan dengan persentase 6,4%, Harapan 2 : Lampung Barat dengan persentase 6,1%, Harapan 3 : Pesisir Barat, dengan persentase 6,1%. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Marindo Kurniawan memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Jumat (3/7/2026).
Rapat tersebut membahas penyelesaian dokumen perencanaan sekaligus memastikan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, disepakati tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan yang akan diterjemahkan ke dalam prioritas program dan penganggaran seluruh perangkat daerah.
Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurutnya, seluruh indikator makro yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengacu pada RPJMD agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Selain itu, Marindo meminta agar setiap program dan subkegiatan yang disusun memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah, khususnya indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat juga membahas optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sistem evaluasi berbasis aplikasi terus didorong guna meningkatkan efektivitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Melalui pembahasan ini, Pemprov Lampung berharap penyusunan Rancangan Awal KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 guna mendukung tercapainya target pembangunan Provinsi Lampung. (Rls)
Masuk Daerah Terbaik Nasional, TP PKK Lampung Selatan Terima Penghargaan Imunisasi Zero Dose
Begawi Festival 2026 Perkuat Kolaborasi Generasi Muda Promosikan Budaya dan Wisata Lampung Selatan
Kredit dan DBK Terus Tumbuh, Bank Lampung Bukukan Aset 11,55 Triliun
