Lampung
Pemprov Lampung Raih Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi se-Indonesia
Alteripost.co, Jakarta-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022, penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI John Wempi Wetipo pada kegiatan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis (16/03/2023)
Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Arinal Djunaidi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2022, Di mana pada tahun tersebut, Provinsi Lampung menduduki posisi tertinggi pertama untuk Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2022, dengan realisasi anggaran sebesar 97.25%.
Angka tersebut lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96.68%, Provinsi Jawa Barat sebesar 96.44%, Provinsi Kalimantan Barat 95.54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95.14%.
Wamendagri John Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD.
“Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik,” ucap Wamen.
Pada kesempatan tersebut, Wamen juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun anggaran 2022 semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam laporannya mengatakan bahwa ada dua agenda utama pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian agenda kedua adalah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023.
Pada Rakor tersebut, Kemendagri menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian, Lembaga dan Kementerian terkait, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Ketua BPK, Pimpinan KPK, kepala BPKP, Kepala LKPP Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Bareskrim dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Berikut ini adalah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang menerima penghargaan pada kegiatan APBD Award 2023.
Kota Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kota Samarinda
2. Kota Banjar Baru
3. Kota Bontang
4. Kota Mojokerto
5. Kota Denpasar
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Kota Pekanbaru
2. Kota mabogu
3. Kota Sukabumi
4. Kota Tasik malaya
5. Kota Metro
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kota Palangkaraya
2. Kota Kendari
3. Kota Pekanbaru
4. Kota Tegal
5. Kota Cirebon
Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Bojonegoro
2. Sumbawa Barat
3. Kutai Kertanegara
4. Tanah Laut
5. Tabalong
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Aceh Tamiang
2. Yahukimo
3. Nduga
4. Gayo Lues
5. Luwu timur
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Waropen
2. Intan Jaya
3. Puncak Jaya
4. Mappi
5. Minahasa
Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kalimantan Timur
2. Bangka Belitung
3. Sulawesi Tenggara
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Timur
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Lampung
2. Kepulauan Riau
3. Jawa Barat
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Tengah
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kalimantan Utara
2. Kepulauan Riau
3. Kalimantan Barat
4. Bali
5. Kalimantan Timur. (Rls)
Alteripost.co, Jakarta-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung. Penghargaan ini diberikan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada muatan lokal.
Penghargaan tersebut diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi KPK terhadap upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari pembelajaran di satuan pendidikan.
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan Pendidikan Antikorupsi di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo secara khusus mengapresiasi langkah Provinsi Lampung yang menerapkan pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurut Setyo, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal sekaligus contoh yang dapat dikembangkan oleh daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada daerah lainnya. Menurutnya, daerah yang telah memiliki praktik baik dalam penguatan integritas pendidikan dapat menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal sekaligus mendorong tumbuhnya budaya integritas sejak lingkungan pendidikan. (Rls)
Mendiktisaintek Dorong Karya Riset UBL Jadi Produk Bernilai Ekonomi
Pemprov Lampung Sabet Penghargaan atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi
HIPMI Bandar Lampung Gelar Rakercab dan Diklatcab, Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha
