Lampung
Sekdaprov Lampung Buka Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, di Hotel Emersia, Senin (03/04/2023).
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.
“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ucapnya.
Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem, Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, Kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai Indeks yang bagus
“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.
Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.
“Kita harus sudah sama – sama memahami rambu – rambu, jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.
“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” katanya.
Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.
Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.
IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.
Hadir dalam acara, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
