Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Dorong Peningkatan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka rapat koordinasi hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (05/04/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa rapat koordinasi dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian ini merupakan salah satu upaya pencegahan mal administrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa opini pengawasan pelayanan publik.

Untuk Provinsi Lampung dan kabupaten/kota capaian nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 berada di Zona Kuning (sedang), tentunya ini menjadi tantangan yang harus segera dibenahi dan ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasakan perbaikan yang telah dilakukan.

Hal tersebut dapat terwujud jika ada komitmen pimpinan daerah dan pimpinan Perangkat Daerah untuk perbaikan yang berkelanjutan sehingga dapat meraih nilai tingkat kepatuhan dalam katagori tinggi/Zona Hijau.

“Dalam rangka membantu kita selaku unit kerja pelayanan publik, maka dalam kesempatan ini telah hadir pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung untuk memberikan langkah – langkah terbaik dalam rangka perbaikan kinerja dan meningkatkan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” ujar Sekdaprov

Sekdaprov berharap arahan dan bimbingan dari pihak Ombudsman dapat diikuti dan dilaksanakan oleh para pimpinan Perangkat Daerah, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kami berharap kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat terus kita tingkatkan sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambah Sekdaprov

Dalam kesempatan tersebut, Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Ombudsman melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hadir mendampingi Sekdaprov Lampung, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Lukman. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Riana Sari Arinal Hadiri Pelantikan dan Rakerwil Wanita Islam Provinsi Lampung

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pimpinan Wilayah (Pinwil) Wanita Islam Provinsi Lampung dan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI) Perwakilan Lampung, di Ruang Abung Balai Keratun, Bandarlampung, Sabtu (02/03/2024).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 250 peserta terdiri dari tamu undangan dari instansi terkait organisasi wanita Se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan ini Ibu Riana mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Dia berharap pengurus segera menyusun program kerja demi kemajuan organisasi sesuai dengan ADART dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas untuk kemaslahatan umat.

Ibi Riana juga meminta pengurus dapat meningkatkan peran Wanita Islam dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dalam kualitas keilmuan maupun keterampilan.

Riana juga meminta pengurus terus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading