DPRD
Ni Ketut Dewi Nadi Harap Pemerintah Percepat Perbaikan Infrastruktur Jalan Daerah
Alteripost.co Lampung Tengah – Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi menyambut baik atas kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Provinsi Lampung guna meninjau infrastruktur jalan di provinsi setempat, Jumat (5/5/2023).
“Kami khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kedatangan Presiden yang direncanakan hari ini, guna untuk meninjau pembangunan di provinsi Lampung, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang akhir akhir ini viral di media sosial,” ungkap Srikandi PDI Perjuangan ini.
Ni Ketut Dewi Nadi yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengatakan, media sosial saat ini menjadi sosial kontrol kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pembangunan di suatu daerah.
“Dengan media sosial seperti, Facebook, Tiktok, Twitter, Instagram dan beberapa platform lainnya, dapat menjadi sosial kontrol oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah, dan yang dikritik berbagai masalah di Provinsi Lampung terutama rusaknya ruas jalan provinsi dan kabupaten yang kemudian viral, dan akhirnya sampai ke Presiden Jokowi, hingga hari ini Provinsi Lampung kembali di kunjungi Presiden Jokowi”. Ungkapnya.
Ketut Dewi Nadi berharap, dengan hadirnya Presiden RI ke Lampung saat ini harus mampu menjaga kualitas pekerjaan dari perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi.
“Sebenarnya, pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan ini di tahun anggaran 2022, dan tahap lelang tender telah selesai, namun Pemprov lampung mengajukan pinjaman kepada PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) namun di tolak, hingga akhirnya mundur 2023 dan tahap tender ulang mengunakan APBD 2023,” kataya.
“Hingga saat ini sudah dimulai perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung tengah, oleh karena itu perusahaan yang mengerjakan tander tersebut harus menjaga kualitas pekerjaannya dengan baik, jangan asal cepat tetapi kualitas di nomor dua kan, karena ratusan miliar anggaran Pemprov Lampung ini harus terserap dengan baik untuk perbaikan infrastruktur terutama perbaikan jalan,” tegasnya.
Ni Ketut Dewi berharap setelah kunjungan Presiden meninjau jalan rusak di Lampung tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung dapat segera mempercepat proses perbaikan infrastruktur di Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami mewakili masyarakat Lampung, sangat berharap setelah kunjungan presiden hari ini terjadi percepatan perbaikan pembangunan infrastruktur terutama perbaikan badan jalan provinsi dan kabupaten, karena sangat berdampak kepada perputaran perekonomian yang ada diLampung, dan juga Lampung sebagai penunjang perekonomian nasional,” pungkas Dewi Nadi yang menjadi korwil Dapil 7 (Lampung tengah) PDI Perjuangan Lampung. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
