DPRD
Ni Ketut Dewi Nadi Harap Pemerintah Percepat Perbaikan Infrastruktur Jalan Daerah
Alteripost.co Lampung Tengah – Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi menyambut baik atas kedatangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ke Provinsi Lampung guna meninjau infrastruktur jalan di provinsi setempat, Jumat (5/5/2023).
“Kami khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kedatangan Presiden yang direncanakan hari ini, guna untuk meninjau pembangunan di provinsi Lampung, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang akhir akhir ini viral di media sosial,” ungkap Srikandi PDI Perjuangan ini.
Ni Ketut Dewi Nadi yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mengatakan, media sosial saat ini menjadi sosial kontrol kepada pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses pembangunan di suatu daerah.
“Dengan media sosial seperti, Facebook, Tiktok, Twitter, Instagram dan beberapa platform lainnya, dapat menjadi sosial kontrol oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah, dan yang dikritik berbagai masalah di Provinsi Lampung terutama rusaknya ruas jalan provinsi dan kabupaten yang kemudian viral, dan akhirnya sampai ke Presiden Jokowi, hingga hari ini Provinsi Lampung kembali di kunjungi Presiden Jokowi”. Ungkapnya.
Ketut Dewi Nadi berharap, dengan hadirnya Presiden RI ke Lampung saat ini harus mampu menjaga kualitas pekerjaan dari perusahaan yang telah ditunjuk oleh pemerintah provinsi.
“Sebenarnya, pemerintah Provinsi Lampung telah menganggarkan ini di tahun anggaran 2022, dan tahap lelang tender telah selesai, namun Pemprov lampung mengajukan pinjaman kepada PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) namun di tolak, hingga akhirnya mundur 2023 dan tahap tender ulang mengunakan APBD 2023,” kataya.
“Hingga saat ini sudah dimulai perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung tengah, oleh karena itu perusahaan yang mengerjakan tander tersebut harus menjaga kualitas pekerjaannya dengan baik, jangan asal cepat tetapi kualitas di nomor dua kan, karena ratusan miliar anggaran Pemprov Lampung ini harus terserap dengan baik untuk perbaikan infrastruktur terutama perbaikan jalan,” tegasnya.
Ni Ketut Dewi berharap setelah kunjungan Presiden meninjau jalan rusak di Lampung tepatnya di Simpang Randu-Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung dapat segera mempercepat proses perbaikan infrastruktur di Provinsi Lampung terutama di Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami mewakili masyarakat Lampung, sangat berharap setelah kunjungan presiden hari ini terjadi percepatan perbaikan pembangunan infrastruktur terutama perbaikan badan jalan provinsi dan kabupaten, karena sangat berdampak kepada perputaran perekonomian yang ada diLampung, dan juga Lampung sebagai penunjang perekonomian nasional,” pungkas Dewi Nadi yang menjadi korwil Dapil 7 (Lampung tengah) PDI Perjuangan Lampung. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
