DPRD
Ni Ketut Dewi Nadi Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga ke Masyarakat di Lamteng
Alteripost.co Lampung Tengah – Ni Ketut Dewi Nadi menyelenggarakan sosialisasi Perdaturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, di Kampung Reno Basuki Kecamatan Rumbia Lmapung Tengah, Jumat (5/5/2023).
Ni Ketut Dewi Nadi mengatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan keluarga di kabupaten Lampung Tengah saat ini merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan.
“Karena masih tingginya kasus perceraian di Lampung Tengah. Bahkan dibandingkan kabupaten kota se Provinsi Lampung. persentase kasus perceraian di Lampung Tengah menduduki peringkat tertinggi,” jelas Dewi nadi.
“Pertama mewujudkan kehidupan beragama keluarga, dua, peningkatan pendidikan, tiga, kesehatan keluarga yang terjaga, empat, ekonomi keluarga yang stabil, dan lima hubungan fungsional yang seimbang, serasi, selaras dan komunikatif antar keluarga dan lingkungan,” terangnya.
Ni Made Winarti selaku narasumber kedua yang juga Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Fraksi PDI Perjuangan mengatakan. “Saat ini di Lampung Tengah telah berupaya mendorong peningkatan ketahanan keluarga tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini,” tandasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
