DPRD
Watoni Noerdin Serap Aspirasi Masyarakat Pringsewu
Alteripost.co Pringsewu – Curhatan dari masyarakat menjadi tidak asing bagi 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024, yang hadir menyapa masyarakat di wilayah kerjanya masing – masing, melalui kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
Tentu, hal tersebut merupakan masukan yang sangat berarti bagi setiap anggota DPRD yang menjadi wakil rakyat di Legislatif, untuk menyikapi dan memberikan sebuah, pemahaman serta solusi dari sebuah persoalan yang terjadi di Provinsi Lampung. Sehingga, ke depan keluhan dan masukan dapat terminimalisir, untuk mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara utuh.
Salah satu warga Pujodadi Pringsewu, Paniman (70), mengatakan kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung di tempatnya menjadi kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan selama ini.
“Maaf Pak Dewan, saya ini sekarang umur 70 tahun. Kerja udah tidak kuat lagi. Tapi, bantuan tidak pernah dapet,” kata Paniman, disela tanya jawab pada kegiatan sosialisasi PIP. Sabtu (13/05/2023).
Sudah hampir 17 bulan, Paniman melanjutkan. Bantuan dari pemerintah tidak pernah dirasakan lagi. Baik dari, Bantuan Sosial, dan bantuan lainnya. Tentu, hal tersebut sangat menyulitkan baginya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Terlebih, usia yang sudah tidak mampu bekerja seperti biasanya.
“Kita sekarang membahas soal Pancasila pak. Ada poin yang mengatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nah, ini tidak saya rasakan udah hampir 17 bulan. Saya minta solusinya pak. Terimakasih,” ucapnya.
Gayung bersambut curhatan Paniman, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan pertanyaan dan keluhan yang disampaikan sangat bagus. Artinya, dilingkungan Pujodadi masih butuh perhatian pemerintah dalam hal ekonomi.
“Terimakasih pak, masukan dan pertanyaannya bagus. Ini menjadi PR kami, dan secepatnya kami sampaikan ke Pemerintah Desa/Pekon. Dimana kendala yang terjadi, sehingga Bapak tidak mendapatkan bantuan itu,” ujar Watoni.
Untuk itu, Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut melanjutkan dalam kesempatan yang baik ini, pihaknya menggandeng wakil rakyat dari Kabupaten Pringsewu yang sama – sama berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Nah, disini ada pak Suryo. Beliau sahabat saya di DPRD Kabupaten Pringsewu. Selesai kegiatan ini, langsung diselesaikan oleh beliau,”ucapnya.
Ditempat yang sama, Sairul Basri salah satu pemateri mengatakan bahwa yang perlu diketahui oleh masyarakat Lampung dan Pringsewu khususnya. Saat ini, pemerintah sudah menggunakan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disemua aspek. Terlebih yang berkaitan dengan bantuan.
“Nah, pak, ibu. Sekarang sudah zaman canggih, semua serba ITE. Jadi, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah, kelengkapan berkas masing – masing. Apakah, KK atau KTP nya sudah lengkap. Apakah, nomor NIK dan NIK KK nya sudah benar. Karena, selip satu angka saja itu bisa tidak terdata. Kemudian, nama Bapak ibu juga harus diperhatikan, benar atau tidak,” ucapnya.
Karena, kata Staf Ahli Menhan RI itu. Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah merujuk data KK dan KTP yang benar. Dengan tujuan, agar tidak ada pemberian double atau ganda dalam menyalurkan bantuan yang diberikan.
“Kadang emang buat kita sulit pak Bu, ITE ini. Tapi, itulah sistem, dan harus kita perhatikan dan cermat,” kata Sairul.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
