Lampung
Sosialisasi Pelatihan Petugas Haji Daerah 2023, Gubernur Arinal Minta Berikan Pelayanan Optimal kepada Seluruh Jemaah Haji
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berharap Petugas Kloter dan Petugas Haji Daerah berikan pelayanan optimal kepada seluruh jemaah haji. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Acara Sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Pelayanan Petugas Kloter dan Petugas Haji Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023, di GrandBallroom Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Senin (15/5/2023).
Gubernur Arinal menjelaskan ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, dengan tujuan untuk meraih ridha Allah SWT.
“Saya berharap kiranya para petugas kloter dan petugas haji daerah, selalu menjalankan tugasnya dengan optimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji,” ujar Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal menyampaikan bahwa jemaah calon haji tahun ini lebih banyak di dominasi oleh jamaah lansia. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab kita sebagai petugas menjadi semakin penting dalam menyediakan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Berikan perlakuan yang ramah, penuh kasih sayang, dan hormat kepada jamaah lansia.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menyampaikan beberapa hal yang menjadi penekanan, antara lain:
Pertama, Saya minta agar kabupaten/kota menyiapkan transportasi dan konsumsi serta akomodasi bagi jamaah calon haji kabupaten/kota masing-masing.
Kedua, kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat membagi kloter jamaah calon haji per kabupaten/kota, dengan memperhatikan jumlah kuota, sehingga tidak terpisah sesama kabupaten/kota. Persyaratanpersyaratan Jamaah Calon Haji, mulai dari dokumen keimigrasian, kesehatan, hingga perlengkapan lainnya agar dicek ulang, sehingga tidak ada kendala di Arab Saudi nanti.
Ketiga, kepada tim kesehatan, baik Dinas Kesehatan maupun KKP, agar segera melakukan antisipasi masalah kesehatan seluruh jamaah.
Keempat, kepada petugas haji daerah, diminta agar benar-benar melayani jamaah haji dengan tulus dan ikhlas.
Dalam kesempatan yang sama, Karo Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung, Ria Andari, melaporkan bahwa Tahun 2023 jumlah jamaah Haji Provinsi Lampung berjumlah 7.140 jemaah, terdiri dari Jamaah Haji Reguler 7.006 Jamaah, petugas Kloter 90 orang dan Petugas Haji Daerah 44 orang dengan jumlah 19 kloter.
Keberangkatan pertama tanggal 23 Mei 2023 dan Keberangkatan terakhir pada tanggal 13 Juni 2023, sedangkan untuk Kepulangan Pertama tanggal 5 Juli dan Terakhir pada tanggal 26 Juli 2023 tiba di Indonesia.
Lanjut, Rian Andari menjelaskan Sosialisasi Pelatihan dan Pembinaan Pelayanan Petugas Kloter dan Petugas Haji Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Lampung Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan pembekalan dan koordinasi antara Petugas Kloter dan Petugas Haji Daerah.
Untuk diketahui, jumlah jemaah lansia sebanyak 359 orang dengan rincian yang paling tua berusia 96 tahun. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
