Lampung
Penyesuaian Sistem Kerja ASN Diharapkan Mendorong Terwujudnya Organisasi yang Fleksibel, Profesional, Transparan dan Kompeten
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim membuka Acara Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, bertempat di Hotel Golden Tulip, Selasa (16/05/2023).
Kegiatan tersebut juga sekaligus Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Evaluasi kelembagaan, penerapan sistem kerja, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan elemen penting dalam menunjang Program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.” ucapnya.
Senen Mustakim melanjutkan bahwa evaluasi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam memperbaiki struktur dan proses organisasi yang sesuai.
“Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dijadikan landasan bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.” lanjutnya.
Selanjutnya, pada kebijakan penyederhanaan birokrasi, Senen Mustakim menyampaikan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
“Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan antara unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel.” ucap Senen Mustakim.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi.” ucapnya.
Gubernur Lampung mengharapkan pelaksanaan sosialisasi ini dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.” pungkasnya.
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung juga dihadiri secara langsung oleh Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kemenpan RB Istyadi Insani. (rls).
Lampung
Momentum HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).
Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.
Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni “Sehat untuk Semua”, yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.
Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.
“Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.
Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah.
Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (Rls)

