Lampung
Penyesuaian Sistem Kerja ASN Diharapkan Mendorong Terwujudnya Organisasi yang Fleksibel, Profesional, Transparan dan Kompeten
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim membuka Acara Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, bertempat di Hotel Golden Tulip, Selasa (16/05/2023).
Kegiatan tersebut juga sekaligus Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Evaluasi kelembagaan, penerapan sistem kerja, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan elemen penting dalam menunjang Program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.” ucapnya.
Senen Mustakim melanjutkan bahwa evaluasi ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam memperbaiki struktur dan proses organisasi yang sesuai.
“Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dijadikan landasan bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.” lanjutnya.
Selanjutnya, pada kebijakan penyederhanaan birokrasi, Senen Mustakim menyampaikan bahwa setiap instansi pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
“Penyesuaian sistem kerja ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja ini dibutuhkan kolaborasi antar dan antara unit organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel.” ucap Senen Mustakim.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi.” ucapnya.
Gubernur Lampung mengharapkan pelaksanaan sosialisasi ini dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan dapat berkontribusi dalam kemajuan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Lampung.” pungkasnya.
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Evaluasi Kelembagaan dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung juga dihadiri secara langsung oleh Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kemenpan RB Istyadi Insani. (rls).
Lampung
Pemprov Lampung Ajak Masyarakat Selalu Merawat Persatuan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (1/10/2026).
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membacakan amanat tertulis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan tahun ini menjadi pengingat strategis bahwa persatuan bangsa adalah fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.
Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini kian kompleks seiring masifnya arus digitalisasi.
“Namun tantangan zaman ini memang berbeda. Ancaman terhadap persatuan kita ini datang lewat layar gawai, lewat hoaks, ujaran kebencian, dan pesan yang memecah belah. Di situlah Pancasila harus hadir, bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam sikap sehari-hari,” ujar Sekdaprov membacakan sambutan Gubernur.
Bagi Pemprov Lampung, nilai-nilai luhur Pancasila wajib menjadi kompas moral dan pedoman operasional di setiap lini pembangunan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada target pertumbuhan statistik semata, melainkan wajib menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan hasil bagi seluruh elemen masyarakat.
“Inilah pembangunan yang berlandaskan Pancasila. Pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasinya. Karena itu, jalan yang kita bangun harus membuka akses dan kesempatan ekonomi,” katanya.
“Pendidikan yang kita bangun harus membuka masa depan generasi muda. Pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh masyarakat. Pembangunan pertanian harus meningkatkan kesejahteraan petani, serta pemberdayaan UMKM harus membuka kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan mandiri,” lanjutnya lagi.

Menutup sambutannya, Sekdaprov Marindo mengajak jajaran aparatur pemerintah dan segenap elemen masyarakat Lampung untuk menjadikan peringatan ini sebagai momentum merawat persatuan melalui aksi nyata sehari-hari.
“Pancasila tidak akan kuat hanya karena kita peringati setiap tahun. Pancasila kuat karena kita rawat setiap hari lewat sikap jujur, adil, dan saling menghargai. Tugas kita adalah memastikan nilai-nilai itu diwariskan utuh kepada generasi berikutnya, dan kita menjaganya dengan bekerja, bergotong royong, dan merawat persaudaraan,” pungkasnya.
Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh perwakilan pimpinan DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, instansi vertikal, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, personel TNI/Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung.
Di akhir upacara, juga dilakukan penyerahan tali asih oleh Sekdaprov bagi tiga ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memasuki masa purna bakti. (Rls)

