Lampung
Pemprov Lampung Gelar Seleksi Calon Peserta Gita Bahana Nusantara 2023
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Intizam membuka acara Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, di Ruang Abung Balai Keratun, Selasa (16/05/2023).
GBN merupakan grup paduan suara dan orkestra yang terdiri dari vokalis dan pemusik terbaik hasil audisi dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung turut berpartisipasi dalam ajang seleksi peserta audisi Gita Bahana Nusantara Tahun 2023 yang dilaksanakan mulai dari pendaftaran secara daring pada bulan April 2023, dan seleksi yang akan dilaksanakan secara luring mulai hari ini 16 Mei 2023 bertempat di Ruang Abung Balai Keratun.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sangat mengapresiasi diselenggarakannya acara Audisi Paduan Suara GBN ini, hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya manusia Intizam.
“Atas nama Pemprov Lampung saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya audisi paduan suara GBN ini,” ucapnya.
Audisi ini adalah langkah awal untuk menyeleksi putra-putri terbaik Provinsi Lampung, yang nantinya akan diikutsertakan dalam tim paduan suara pada acara detik-detik peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di istana Negara Jakarta.
Gubernur menyampaikan, bahwa Keikutsertaan perwakilan GBN Provinsi lampung dalam Paduan suara memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Istana Negara, merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi Provinsi Lampung.
“Anda-anda semua adalah duta-duta musik kami yang akan membawa semangat dan keindahan Lampung ke panggung nasional, saya yakin kepandaian dan kepiawaian adik-adik dalam bernyanyi akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung,” ucapnya.
GBN hadir sebagai wadah ekspresi seni dan budaya generasi muda yang inklusif dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke khususnya Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung patut berbangga karena salah satu lagu Lampung yang berjudul “Sai Bumi Ruwa Jurai” pernah dibawakan oleh Paduan suara GBN dalam acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke -77 tahun 2022 yang lalu.
Dalam mewujudkan konsistensinya GBN terus melakukan pembinaan terhadap generasi muda, serta memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa yang berbudaya.
Mengakhiri sambutannya Gubernur berharap, agar dewan juri yang terdiri dari kalangan profesional, perwakilan organisasi dan lembaga yang kompeten dapat menilai dan memilih peserta audisi yang betul-betul memiliki kemampuan olah vokal yang baik sehingga dapat menjadi wakil terbaik Provinsi Lampung dalam acara Paduan Suara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-78.
Sementara itu bertindak sebagai Dewan Juri Daerah antata lain : Drs. Sutargo,S.Sn, Dra. Nursiti Mediastuti,S.Sn. dan Dewan Juri Pusat, Purwacaraka mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Acara audisi ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terseleksi dari ribuan peserta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa se-Provinsi Lampung.
Selanjutnya dari 100 orang peserta audisi ini akan dipilih Empat Peserta dengan jenis Suara Sopran, Alto, Tenor dan Bass terbaik dan akan mewakili Pemprov Lampung untuk bergabung dengan Gita Bahana Nusantara Pusat. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
