Lampung
Sekdaprov Lampung Buka Raker Daerah dan Seminar Nasional DPD Persatuan Konsultan Indonesia
Alteripost.co Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka Rapat Kerja Daerah dan Seminar Nasional DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Lampung, di Ballroom Hotel Horison, Selasa (16/05/2023).
Melalui tema seminar nasional “Sinergitas Stakeholder Dalam Pembangunan Infrastrukur Transportasi Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045”, dapat diketahui bahwa transportasi menjadi salah satu sektor yang berperan penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di Tahun 2045.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah terus melakukan penguatan aksesibilitas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan, melaui program tol laut, bandara perintis yang dilakukan agar pertumbuhan perekonomian merata di seluruh pelosok Nusantara.
Demikian pula di Provinsi Lampung, Sekdaprov Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan pembangunan, termasuk dalam bidang infrastruktur. Sekdaprov menyebutkan, saat ini kondisi kemantapan jalan Provinsi Lampung sebesar 75%.
Namun demikian, Provinsi Lampung memiliki tantangan terkait infrastruktur di sejumlah daerah. Sekdaprov mencontohkan kondisi kemantapan jalan di beberapa daerah Kabupaten seperti Waykanan (37%), Tulangbawang Barat (40%) dan Lampung Utara (33%).
Lampung sebagai penghasil utama di sektor pertanian dan perkebunan dan dikenal sebagai sentra produksi nasional yang mendukung ketahanan pangan nasional serta mendukung perekonomian nasional, didukung oleh jalan-jalan kabupaten dan provinsi. Namun di sisi lain, daerah di Provinsi Lampung memiliki anggaran yang terbatas guna menangani infrastruktur di daerahnya.
Oleh karenanya Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Sekdaprov menjelaskan, salah satu isi di dalam Inpres tersebut bahwa APBN bisa digunakan untuk pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi dengan kawasan/sentra ekonomi.
“Jadi pusat sudah melihat, tidak imbang antara kewenangan daerah untuk meningkatkan PAD-nya dengan beban tugas harus menangani infrastruktur, sehingga ketika Presiden melihat ke lapangan, (penanganan infrastruktur) diambil alih,” terang Sekdaprov.
Di akhir sambutannya, Sekdaprov menyampaikan harapan Gubernur agar kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan konstruktif sehingga menjadi masukan agar ke depan Lampung bisa menjadi lebih baik lagi.
Hadir dalam kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 peserta ini, Ketua Umum DPP Perkindo Nunus Nugroho, Ketua DPD Perkindo Lampung Catur Prasetya Hadi, Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
