Lampung Selatan
Profil Amelia Nanda Sari, Salah Satu Kader Muda dan Potensial Kepunyaan Gerindra
Alteripost.co, Lampung Selatan –
Tepat Pada, Selasa (28/2/2023), merupakan hari bersejarah bagi politisi berparas cantik ini. Pasalnya, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra yang masih tergolong muda ini dilantik sebagai Wakil Ketua (Waka) DPRD Lampung Selatan (Lamsel) disisa periode 2019-2024.
Walaupun masih tergolong muda, namun Srikandi Partai Gerindra asal Dapil Jati Agung Lamsel ini berhasil menjadikan dirinya duduk di Parlemen Kabupaten Bumi Khagom Mufakat dengan memperoleh suara meyakinkan.
Perempuan yang juga ibu dari seorang anak ini berhasil menjadi anggota legislatif bukan tidak beralasan. Dalam diri Amelia Nanda Sari ini sejak dirinya masih belia telah mengalir darah ‘politisi’ dari ayahnya.
Putri Mahkota dari Benson Wertha yang juga anggota DPRD Kota Bandarlampung periode 2009 – 2014. Sedangkan jiwa kepemimpinan yang dimiliki Amelia Nanda Sari ini rupanya berasal dari kakeknya yakni (alm) H. Wertha Hamid. Kala itu merupakan Camat Senior pada masa lampau.
“Sejak duduk di Sekolah Dasar (SD) hingga SMA, saya selalu tertarik di dunia politik. Saya berpikir Politik itu adalah jalan hidup saya untuk mengabdi, berjuang dan berbakti kepada kepentingan rakyat, serta mengorbankan waktu sebagai pelayan masyarakat. Dari pemikiran itulah saya mencoba memberanikan diri menjadi bagian dari Partai Politik,” ujar Amelia Nanda Sari yang punya hobi tarik suara ini.
Wanita yang identik dengan keceriaannya dan penyuka makanan mie ayam ini berulang kali menjadi Duta Anak Indonesia di ajang nasional. Dia juga selalu mengorbankan dirinya pergi ke wilayah – wilayah di ujung Indonesia guna berbagi Ilmu Pengetahuan untuk anak Indonesia.
“Saya sangat peduli dengan kelangsungan hidup dan cita-cita anak Indonesia, terlebih lagi anak-anak yang kurang mampu tapi mempunyai keterampilan,” ujarnya.
“Karena di tangan anak-anak itulah maju mundurnya suatu bangsa dan negara. Jadi anak-anak Indonesia harus cerdas. Terutama kaum perempuan, yang harus saya perjuangkan pada masa itu,” kata ibu dari satu anak ini.
Bagi Amelia Nanda Sari, dirinya terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen, adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dirinya baik di dunia dan di akhirat.
“Tidak ada istimewanya bagi saya duduk di kursi Legislatif ini. Karena saya berpikir bahwa anggota DPRD itu adalah wakil rakyat, dan saya adalah perpanjangan partai politik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dari situlah saya harus sekuat tenaga, siang dan malam, pagi maupun sore harus pasang mata hati untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, menjadi wakil rakyat adalah tugas mulia dan jangan sesekali melukai hati rakyat,” tambahnya.
Diakhir percakapan wanita kelahiran 4 September 1991 dengan nada rendah menuturkan, kiranya dirinya bermohon doa restu dari semua pihak, terutama masyarakat Lampung Selatan ,untuk tetap mengawal dan memberikan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kemajuan pembangunan di segala sektor.
“Kepada keluarga, teman, serta konstituen saya, jangan lah ragu untuk mensupport saya. Karena dengan itulah saya selaku wakil rakyat dapat bekerja secara optimal dan dapat mengetahui persoalan, sehingga keberadaan saya dapat bermanfaat untuk kebaikan bagi semua orang,” tutur Amelia Nanda Sari. (Konten Khusus)
Lampung Selatan
Bupati Egi: WTP ke-10 Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali mengukuhkan komitmennya dalam transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini sekaligus menandai keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan dalam mempertahankan predikat bergengsi tersebut selama sepuluh tahun berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.
Prosesi penyerahan ini berlangsung bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Merespons pencapaian satu dekade ini, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran perangkat daerah.
Menurutnya, prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Radityo Egi.
Bupati Egi menambahkan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pihaknya berkomitmen menjadikan momentum ini sebagai pemacu inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tentunya ini menjadi sebuah motivasi buat kami. Penghargaan ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk kebermanfaatan masyarakat banyak melalui program-program yang berdampak positif serta berkelanjutan,” kata Egi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah, sinergi seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan.
Menurutnya, penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga menjadi faktor krusial.
“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah turut mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel,” tambah Rini.
Dengan raihan WTP kesepuluh ini, Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membuktikan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas publik, sekaligus memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan demi kesejahteraan masyarakat.(*)

