Ruwajurai
OJK Bersama TPAKD Provinsi dan TPAKD Kabupaten Lamsel Meresmikan Desa Inklusi Keuangan
Alteripost.co Palas – Sebagai bentuk program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat desa, OJK Provinsi Lampung bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meresmikan Desa Inklusi Keuangan di Kabupaten Lampung Selatan, Palas, Desa Bumi Daya.
“Hari ini kita resmikan kembali desa inklusi keuangan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu di Desa Bumi Daya. Desa Bumi Daya merupakan desa yang ke-4 yang diresmikan di Kabupaten Lampung Selatan, dan merupakan desa yang ke-10 yang diresmikan sebagai Desa Inklusi Keuangan dari 16 Desa yang sedang diinisiasi di Provinsi Lampung. Program Desa Inklusi Keuangan telah hadir sejak tahun 2018 dan sudah tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.” ujar Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung, Rabu (24/05/20223).
Bambang menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 49,68 persen dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil survey OJK pada tahun 2019, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 11,65 persen dan indeks inklusi keuangan 8,91 persen. Sementara Lampung menunjukkan hasil survei di bawah nasional, dengan indeks literasi keuangan sebesar 41,30 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 74,81 persen. Setiap peningkatan 1% dari kedua indeks literasi dan inklusi keuangan, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16%. IPM merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi. Maka dari itu, Peningkatan akses keuangan daerah sangat penting dan menjadi salah satu pengaruh dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Desa Inklusi Keuangan merupakan salah satu program kerja TPAKD Provinsi Lampung dan TPAKD tingkat Kabupaten/Kota dengan tujuan menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat
dalam rangka mendukung perekonomian. Akses keuangan dimaksud antara lain melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir, penyediaan agen Laku Pandai dan Agen Perisai, pendirian Desa Nabung Saham, pendirian Lembaga Keuangan Mikro/Syariah, perluasan akses Asuransi (baik komersil maupun program/mikro), dan lain-lain. Program Desa Inklusi Keuangan ini merupakan bentuk sinergi TPAKD Provinsi Lampung dengan program Smart Village milik Pemerintah Provinsi Lampung melalui pengembangan Smart Economy.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kepada semua pihak, terutama OJK dan BEI Perwakilan
Lampung yang telah berupaya untuk mewujudkan Desa Bumi Daya sebagai Desa Inklusi Keuangan dan Desa nabung Saham. Saya berharap masyarakat Desa Bumi Daya ini akan lebih maju lagi melalui tersedianya layanan keuangan yang menjangkau desa. Mudah-mudahan dengan Investasi Nabung Saham, perekonomian masyarakat Desa Bumi Daya terus meningkat” ujar Yespi, Cory, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Kab. Lampung Selatan.
Pada kegiatan peresmian tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah pemerintah kabupaten Lampung Selatan, lembaga keuangan, perwakilan penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan dan para beberapa penggiat Desa di kabupaten Lampung Selatan serta perwakilan masyarakat Desa Bumi Daya. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi pembelian saham secara bersama-sama oleh komunitas investor Desa Bumi Daya.
“Program Desa Nabung Saham ini akan mampu mencegah maraknya investasi bodong yang menipu dengan berkedok investasi menguntungkan. Sasarannya bukan saja masyarakat kota, akan tetapi sudah menyasar pada masyarakat Desa. Program ini sangat bermanfaat dan memberikan pemahaman buat masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan dan kami berharap kedepannya ada tindaklanjut dari acara hari ini berupa pendampingan dan edukasi yang lebih massif lagi ke masyarakat khususnya ke ibu ibu PKK yang ada di kabupaten Lampung Selatan,” ujar Ibu Hj. Winarni Nanang Ermanto, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan.
“Desa Inklusi Keuangan diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan desa untuk mencapai target indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90 persen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020,” tutup Bambang. (Rls).
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandar Lampung, Dedi Yuginta, S.E., M.Si., mengajak masyarakat memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di tengah berbagai tantangan sosial.
Ajakan tersebut disampaikan Dedi saat menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan di Jalan Nakip, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diikuti masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) 2 Kota Bandar Lampung itu menghadirkan dua narasumber, yakni Taufik Hidayatullah, S.Pd., dan Rahmat Navindra, S.IP., dengan Zulkarnain sebagai moderator. Turut hadir Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, Irwansyah Agung, S.H.
Dalam sambutannya, Dedi mengatakan kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan menanamkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi dan media digital membuat anak-anak semakin mudah mengakses beragam informasi. Oleh karena itu, orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap konten yang diakses anak melalui YouTube, Google, media sosial, maupun televisi agar sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka.
“Generasi saat ini perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, termasuk bagaimana mencintai bangsa kita sendiri. Orang tua juga harus memperhatikan apa yang ditonton anak-anak melalui internet dan media sosial,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber Rahmat Navindra, S.IP., mengawali pemaparannya dengan mengajak peserta meneriakkan Salam Pancasila. Ia menjelaskan bahwa kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan merupakan bagian dari upaya DPRD memberikan pendidikan politik dan kebangsaan kepada masyarakat.
Rahmat kemudian memaparkan empat konsensus dasar kebangsaan yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu keberagaman, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya.
Ia menegaskan, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.
Narasumber lainnya, Taufik Hidayatullah, S.Pd., mengawali penyampaian materinya dengan membangkitkan semangat nasionalisme melalui seruan, “Merdeka! Merdeka! Merdeka!”
Taufik menekankan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa, termasuk peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting persatuan nasional dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda memuat tiga ikrar utama, yakni bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Menurutnya, semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda perlu terus ditanamkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah keberagaman masyarakat dan perkembangan zaman.
Melalui kegiatan PIP dan Wawasan Kebangsaan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai-nilai Pancasila, memperkuat semangat nasionalisme, serta berperan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (Yan)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
