Lampung
Gubernur Arinal Jamu dan Ucapkan Selamat Datang kepada Mendes PDTT dan Gubernur se- Indonesia
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjamu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Gubernur se- Indonesia dalam acara Gala Dinner kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXIV Tahun 2023, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (6/6/2023) malam.
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai tuan rumah.
“Saya sangat mengapresiasi atas perhatian bapak Menteri terhadap Provinsi Lampung, sehingga secara tidak langsung dapat menunjang terwujudnya masyarakat Lampung yang maju dan berjaya,” ujar Arinal.
Hadir juga Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se- Indonesia.
Bertajuk “Menguatkan Daya Saing Desa Dan Menyejahterakan Warga”, pelaksanaan GTTGN tahun ini akan di pusatkan di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung mulai tanggal 1-11 Juni 2023.
Untuk puncak GTTGN ke- 24 pada 6-10 Juni 2023 dan opening ceremony akan dilaksanakan 7 Juni 2023.
Arinal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung sangat fokus terhadap pembangunan di desa dan inovasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan di perdesaan terus didorong.
Ia menyebut melalui program Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Smart Village, sekarang dikembangkan ekonomi digital di desa melalui BUMDes, salah satunya mengembangkan Elektronik Samsat Desa (E-Samdes).
Selain itu, ada juga program unggulan lainnya yaitu Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
“Dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam program ini adalah menjadikan BUMDes sebagai mitra bagi program e-KPB yang terintegrasi dengan program Smart Village,” ujarnya.
Terhadap program KPB, kata Arinal disini peran BUMDes akan menjadi kios atau sub agen dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), penyaluran pupuk dan alat pertanian serta kebutuhan petani lainnya.
“Keberhasilan program-program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung sudah sangat terlihat. Alhamdulilah dari 2.446 jumlah desa di Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal, sebagian besar sudah berkembang, maju bahkan mandiri,” katanya.
Arinal menjelaskan didalam mengentaskan angka kemiskinan di Provinsi Lampung bersinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan menghadirkan Desa Baznas yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui sektor peternakan.
Program ini juga untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak nasional.
“Pembangunan desa ini terus kita dorong, sebagai satu strategi pembangunan dari perdesaan,” ujarnya.
Arinal menjelaskan Provinsi Lampung merupakan provinsi yang kaya akan hasil alamnya baik berupa kopi dan lada yang melimpah.
“Lampung memiliki alam yang menyegarkan dan potensi wisata yang luar biasa,” katanya.
Lampung diantaranya memiliki Pulau Pahawang, Kelagian, Tegal Mas dan Tanjung Putus. Kemudian, Anak Gunung Krakatau dan Kawasan Wisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City.
Selanjutnya, ada juga produk-produk UMKM berbasis komoditas unggulan Lampung.
Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung atas komitmen didalam pembangunan desa.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur beserta jajaran atas dedikasi dan peran sertanya didalam upaya terus membangun desa. Betapa komitmen didalam melakukan upaya percepatan didalam pembangunan desa,” ujar Abdul.
Abdul menyebutkan atas komitmen tersebut, dirinya optimis pada tahun 2023 ini, Lampung tidak lagi memiliki desa tertinggal.
“Bapak Gubernur menyampaikan bahwa desa tertinggal di Lampung masih 38, sementara dalam proses hari ini, saya optimis tahun 2023 kayaknya desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Provinsi Lampung,” katanya.
Menurutnya, Lampung saat ini sudah 79 persen dalam pengisian Indeks Desa Membangun (IDM) dan tinggal 7 lagi desa berstatus tertinggal.
“Karena dari data yang kita olah dan cermati, beberapa jam terakhir kita lihat pengisian IDM dari Lampung meskipun baru 79 persen atau masih 21 persen yang belum masuk, itu tinggal 7 desa tertinggal. Mudah-mudahan sisanya 21 persen itu, yang 7 itu kemudian hilang,” ujarnya.
Saat gala dinner, para tamu disuguhkan lagu dan petikan gitar klasik Lampung serta tarian Lampung. Kemudian dilakukan penyerahan penghargaan kepada para juara lomba Teknologi Tepat Guna dan lomba Cepat Tepat tingkat Provinsi Lampung.
Adapun berbagai kegiatan pada GTTGN ke- 24 di Provinsi Lampung yaitu Pameran Teknologi Tepat Guna, Lokakarya, Temu Bisnis, Lomba Cepat Tepat Nusantara, Rakornis, Pelatihan BUMDes, Lomba Cepat Tepat Nusantara dan Widyawisata.
Kegiatan ini juga dimeriahkan Pesta Rakyat, Bazar UMKM, Kuliner, Wahana Hiburan dan ada Fashion Show yang akan dilaksanakan di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung.
GTTGN sendiri merupakan event nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya sebagai ajang tukar menukar informasi dan promosi terkait dengan inovasi teknologi tepat guna dari seluruh Provinsi se- Indonesia dan tahun ini Lampung sebagai tuan rumah.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
