Lampung
Pemprov Lampung Gelar Sosialisasi Ekstremisme Bagi Generasi Muda, Jadikan Pancasila
Alteripost.co Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Sosialisasi Ekstremisme Bagi Generasi Muda di Provinsi Lampung di Hotel Horison, Rabu (14/6/2023).
Acara yang mengusung tema “Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Bagi Generasi Muda” ini diikuti oleh anggota purna Paskibraka se-Provinsi Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman paham ekstremisme yang berbasis kekerasan mengarah pada terorisme yang dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi sebagai komponen bangsa.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, generasi muda saat ini harus berpegang teguh dengan Pancasila serta menjadikannya pedoman dalam berbangsa dan bernegara agar tidak mudah terpapar paham radikalisme.
Ia menegaskan bahwa para anggota purna Paskibraka harus memiliki wawasan mengenai hakikat berbangsa dan bernegara dalam membangun ketahanan nasional serta mampu mempresentasikannya kepada masyarakat.
Sekdaprov Fahrizal juga mengatakan, bahwa generasi muda yang dapat membangun ketahanan nasional adalah generasi muda yang mampu bersaing dalam era globilisasi dan produktif dalam menyongsong masa depan.
Selain itu, Sekdaprov Fahrizal juga mengatakan bahwa Indonesia yang kaya akan berbagai macam suku bangsa harus dipelihara dengan semangat Bhineka Tunggal Ika sehingga dapat mewujudkan misi Indonesia Emas tahun 2045.
Menurutnya, dalam mempersiapkan generasi muda saat ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.
“Jadi kalau kita gagal mencetak generasi ini menjadi generasi produktif, generasi yang memilki ketahanan, memiliki komitmen, maka 2045 tidak akan terwujud Indonesia emas,” ujarnya.
Sekdaprov Fahrizal berharap kegiatan ini akan sangat bermanfaat, khususnya dalam upaya menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya harap kalian bisa menjadi pemegang estafet untuk kemajuan bangsa Indonesia kedepan serta mudah-mudahan kalian tetap bersemangat, bertambah semangatnya setelah kegiatan hari ini dan jangan pernah kendur untuk menjadi duta pemersatu bangsa, menjadi duta memperkuat ketahanan nasional” pungkasnya.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
