Lampung
Wagub Chusnunia Buka Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
Alteripost.com Bandar Lampung – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia membuka Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Bagi Generasi Muda, bertempat di Hotel Horison, Kamis (15/06/2023).
Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Chusnunia menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang diikuti 120 peserta berasal dari pengurus dan anggota kwarda Provinsi Lampung.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat penting memberikan kontribusi yang nyata dalam pencegahan terorisme di provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia secara umum,” ucap Wakil Gubernur.
Chusnunia melanjutkan bahwa bibit-bibit terorisme dan ekstremisme yang dapat membawa kehancuran harus dicegah demi menjaga dan merawat keutuhan Indonesia sampai dengan generasi selanjutnya.
“Jangankan hidup, tidak boleh tumbuh dan berkembang yang namanya bibit terorisme apalagi sampai mengarah ke ekstremisme dan sebagainya karena kita ingin negara yang kita cintai Indonesia tempat kita hidup berbahagia bersama keluarga, teman, sahabat dan sanak saudara tetap kita rawat utuh sampai generasi selanjutnya,” lanjut Chusnunia.
Dengan situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah saat ini, Wakil Gubernur Lampung berpesan untuk mewaspadai informasi-informasi yang menyebar disekitar kita, khususnya dikalangan generasi muda.
“Begitu mudahnya informasi menyebar, artinya perlu kita waspadai terutama di generasi muda yang semuanya bergadget, sehingga sangat mudah mendapat informasi, maka harus betul-betul punya bekal buat bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi yang tepat untuk kita percayai,” ujar Chusnunia.
Melalui sosialisasi seperti ini, Chusnunia berharap anak muda atau generasi muda dapat memiliki bekal yang cukup untuk memilah dan memilih informasi dan pengetahuan, termasuk informasi yang bisa mengarah kepada ekstrimisme dan terorisme.
“Jadi, pertemuan-pertemuan semacam ini, dapat menjadi salah satu cara bagimana kita cegah sedini mungkin terjadinya arah bibit-bibit ekstremisme, radikalisme dan terorisme,” ucap Chusnunia.
Diakhir, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia berharap sinergitas dan kerjasama yang mengedepankan nilai-nilai Pramuka agar bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.
“Melalui kesempatan yang baik ini, kita ingin agar kita terus saling bergandeng tangan yang mana karena ini pesertanya dari Pramuka, bagaimana kita bersama-sama mengedepankan nilai-nilai Pramuka agar bisa menciptakan masyarakat yang damai, harmonis dan bebas dari ancaman terorisme ekstremisme,” pungkas Wakil Gubernur Lampung Chusnunia.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Hermansyah Saleh dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara aktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman paham ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Selain itu juga, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari paham ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ken Setiawan dan Direktorat Pencegahan Densus 88 Mabes Polri Ipda Rudi.(*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
