Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi Buka Rakor APKASI Wilayah Lampung Tahun 2023
Alteripost.co Lampung Timur – Gubernur Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Lampung Tahun 2023, di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur Sukadana, Senin (19/06/2023).
Dalam arahannya, Gubernur meminta para Bupati untuk membangun ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes. Gubernur juga meminta agar para Bupati turun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada.
“Desa itu bangkit bila Badan Usaha Milik Desa berdaya. BUMDes itu bisa berjalan bila (pemerintah) provinsi, (pemerintah) kabupaten bersama aparatur desa membangun desa untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur.
Gubernur juga meminta para Bupati memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berada di pelosok desa di Provinsi Lampung melalui program E-Samdes. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Gubernur Arinal menyebutkan bahwa 70% penduduk Lampung tinggal di wilayah pedesaan dan berprofesi sebagai petani (dalam artian luas). Oleh karenanya Gubernur mengajak para Bupati untuk memberikan dukungan kepada petani dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani melalui program e-KPB.
Program ini, kata Gubernur, bertujuan untuk mengintegrasikan petani dengan sistem keuangan digital sehingga para petani dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan non-keuangan yang dapat mendukung kegiatan pertanian.
Melalui e-KPB, petani dapat mengakses berbagai layanan seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi pertanian, pinjaman modal usaha (KUR), asuransi pertanian, pemasaran, beasiswa, dan pelatihan pertanian.
Selain itu, Gubernur juga mendorong para Bupati untuk menjalankan program Desa Baznas. Program kolaborasi Baznas dengan Pemerintah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kemiskinan, sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan dan dalam jangka panjang diharapkan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru.
Terkait stunting, Gubernur mengajak seluruh Bupati dan tenaga kesehatan untuk menjaga dan mendorong percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan (Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif).
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, Provinsi Lampung sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian dan lembaga terkait sebanyak 117 penghargaan. Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh bupati, camat, aparat desa dan seluruh masyarakat atas dukungan terhadap 33 Agenda Kerja Gubernur.
Di akhir arahannya, Gubernur Arinal mengajak Kepala Daerah dan seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas situasi politik dan keamanan daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo berharap, Rakorwil APKASI yang ketiga ini mampu menghadirkan ide dan gagasan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan Kabupaten di wilayah Lampung.
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad selaku Ketua Korwil APKASI Provinsi Lampung menambahkan, Forum APKASI diharapkan mampu menjembatani kondisi serta keadaan di daerah dan kemudian mampu memperjuangkan apa yang diharapkan oleh seluruh kepala daerah sampai ke tingkat pusat.
Wakil Ketua Umum APKASI yang juga merupakan Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa APKASI mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan sektor lainnya. Kerjasama antar daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.
APKASI diharapkan menjadi solusi bersama dalam menetapkan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan semua pemerintah daerah.
Dadang Supriatna berharap, Rakorwil ini dapat membahas dan merumuskan rekomendasi yang akan menjadi materi Rakernas APKASI ke-15 Tahun 2023. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
