Lampung
Pemprov Lampung Berkomitmen Tinggi Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin menjadi Pembina Upacara Gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri, Senin (17/07/2023).
Gubernur Lampung dalam sambutan yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam bentuk regulasi.
Regulasi yang dimaksud diantaranya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Lampung No. 43 Tahun 2022.
Atas komitmen tersebut, Provinsi Lampung meraih Penghargaan Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang pertama dan hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Gubernur menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial khususnya bagi penyandang disabilitas adalah tanggungjawab bersama, pemerintah juga masyarakat.
“Mereka memiliki potensi, mereka bisa maju, berdaya saing, dan juga bisa sejahtera,” ucap Gubernur.
Gubernur selanjutnya berharap, seluruh lapisan masyarakat khususnya ASN, agar terus meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas.
“Sebagai pelayan publik kita memiliki tanggjungjawab moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah bagi semua orang termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental,” kata Gubernur. (*).
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
Ziarah di TMP Kusuma Bangsa, Bupati Radityo Egi Serukan Semangat Pahlawan untuk Lampung Selatan yang Lebih Maju
Dari Khidmat ke Kebersamaan, Warga Lampung Selatan Rayakan Kemerdekaan Tanpa Sekat di Menara Siger
422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan
