Connect with us

DPRD

Anggota DPRD Provinsi Lampung Mirza Ajak Generasi Milenial Sonsong Indonesia Emas

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengajak segenap elemen bangsa, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI sebagai momentum menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, generasi milenial yang kini berusia 18-24 tahun akan menjadi penggerak utama Indonesia ketika berusia 100 tahun pada 2045.

“Seperti apa Indonesia dan perannya di dunia sangat ditentukan oleh anak-anak muda sekarang, karena mereka nanti yang akan jadi pemimpin di berbagai bidang, saat Indonesia berusia 100 tahun,” kata Mirza, di Bandar Lampung, Rabu (16/8/2023).

Hal itu, disampaikan Mirza terkait peringatan HUT ke-78 RI yang diperingati pada Kamis (17/8/2023). Melalui peringatan HUT ke-78 RI, Mirza juga mengajak memperkuat sumber daya manusia (SDM) generasi milenial yang menjadi bonus demografi Indonesia.

“Bonus demografi yang dialami Indonesia ini hanya akan berkah, jika SDM kita berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan sejajar dengan negara di berbagai belahan dunia. Hendaknya bonus demografi ini menjadi berkah, bukan musibah,” kata Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu.

Sektor pendidikan yang menghasilkan para wirausahawan, kata Mirza, menjadi kunci bagi pembentukan karakter para pemimpin di era Indonesia emas. Itu sebabnya, Partai Gerindra, dalam berbagai program menjadikan pendidikan sebagai program utama dalam memperjuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APNN) dan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Partai Gerindra, turut mendukung kebijakan pemerintah yang pada 2023 mengalokasikan anggaran pendidikan yang dikucurkan dari pembiayaan APBN mencapai Rp612,2 triliun. Pembiayaan itu, merupakan paling tinggi sepanjang sejarah. Ini merupakan salah satu komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan program Presiden Jokowi dalam mengawal anak-anak muda kita mempersiapkan Era indonesia emas 2045 mendatang.

Selain itu, Mirza juga mengajak untuk menjadikan peringatan HUT ke-78 RI ini untuk kembali merajut semangat kebangsaan yang menjadi modal kemerdekaan. Merajut semangat kebangsaan ini, menjadi sangat penting di tengah tahun politik dan menyongsong Pemilu 14 Februari 2024.

“Saat ini, diakui atau tidak masyarakat kita terbelah dalam berbagai kelompok karena perbedaan pilihan. Namun perbedaan itu hendaknya kita jadikan sebagai dampak demokrasi. Kita harus terus belajar berdemokrasi, sebagai modal untuk pembangunan. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi sebagai modal adu gagasan dan ide dalam membangun bangsa ini,” kata anggota DPRD Lampung ini. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.

Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.

Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.

“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).

Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.

“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading