DPRD
Anggota DPRD Provinsi Lampung Mirza Ajak Generasi Milenial Sonsong Indonesia Emas
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengajak segenap elemen bangsa, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI sebagai momentum menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, generasi milenial yang kini berusia 18-24 tahun akan menjadi penggerak utama Indonesia ketika berusia 100 tahun pada 2045.
“Seperti apa Indonesia dan perannya di dunia sangat ditentukan oleh anak-anak muda sekarang, karena mereka nanti yang akan jadi pemimpin di berbagai bidang, saat Indonesia berusia 100 tahun,” kata Mirza, di Bandar Lampung, Rabu (16/8/2023).
Hal itu, disampaikan Mirza terkait peringatan HUT ke-78 RI yang diperingati pada Kamis (17/8/2023). Melalui peringatan HUT ke-78 RI, Mirza juga mengajak memperkuat sumber daya manusia (SDM) generasi milenial yang menjadi bonus demografi Indonesia.
“Bonus demografi yang dialami Indonesia ini hanya akan berkah, jika SDM kita berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan sejajar dengan negara di berbagai belahan dunia. Hendaknya bonus demografi ini menjadi berkah, bukan musibah,” kata Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu.
Sektor pendidikan yang menghasilkan para wirausahawan, kata Mirza, menjadi kunci bagi pembentukan karakter para pemimpin di era Indonesia emas. Itu sebabnya, Partai Gerindra, dalam berbagai program menjadikan pendidikan sebagai program utama dalam memperjuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APNN) dan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Partai Gerindra, turut mendukung kebijakan pemerintah yang pada 2023 mengalokasikan anggaran pendidikan yang dikucurkan dari pembiayaan APBN mencapai Rp612,2 triliun. Pembiayaan itu, merupakan paling tinggi sepanjang sejarah. Ini merupakan salah satu komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan program Presiden Jokowi dalam mengawal anak-anak muda kita mempersiapkan Era indonesia emas 2045 mendatang.
Selain itu, Mirza juga mengajak untuk menjadikan peringatan HUT ke-78 RI ini untuk kembali merajut semangat kebangsaan yang menjadi modal kemerdekaan. Merajut semangat kebangsaan ini, menjadi sangat penting di tengah tahun politik dan menyongsong Pemilu 14 Februari 2024.
“Saat ini, diakui atau tidak masyarakat kita terbelah dalam berbagai kelompok karena perbedaan pilihan. Namun perbedaan itu hendaknya kita jadikan sebagai dampak demokrasi. Kita harus terus belajar berdemokrasi, sebagai modal untuk pembangunan. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi sebagai modal adu gagasan dan ide dalam membangun bangsa ini,” kata anggota DPRD Lampung ini. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

