DPRD
Anggota DPRD Provinsi Lampung Mirza Ajak Generasi Milenial Sonsong Indonesia Emas
Alteripost.co Bandar Lampung – Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) mengajak segenap elemen bangsa, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI sebagai momentum menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Menurut Mirza, sapaan akrabnya, generasi milenial yang kini berusia 18-24 tahun akan menjadi penggerak utama Indonesia ketika berusia 100 tahun pada 2045.
“Seperti apa Indonesia dan perannya di dunia sangat ditentukan oleh anak-anak muda sekarang, karena mereka nanti yang akan jadi pemimpin di berbagai bidang, saat Indonesia berusia 100 tahun,” kata Mirza, di Bandar Lampung, Rabu (16/8/2023).
Hal itu, disampaikan Mirza terkait peringatan HUT ke-78 RI yang diperingati pada Kamis (17/8/2023). Melalui peringatan HUT ke-78 RI, Mirza juga mengajak memperkuat sumber daya manusia (SDM) generasi milenial yang menjadi bonus demografi Indonesia.
“Bonus demografi yang dialami Indonesia ini hanya akan berkah, jika SDM kita berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dan sejajar dengan negara di berbagai belahan dunia. Hendaknya bonus demografi ini menjadi berkah, bukan musibah,” kata Mirza yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu.
Sektor pendidikan yang menghasilkan para wirausahawan, kata Mirza, menjadi kunci bagi pembentukan karakter para pemimpin di era Indonesia emas. Itu sebabnya, Partai Gerindra, dalam berbagai program menjadikan pendidikan sebagai program utama dalam memperjuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APNN) dan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Partai Gerindra, turut mendukung kebijakan pemerintah yang pada 2023 mengalokasikan anggaran pendidikan yang dikucurkan dari pembiayaan APBN mencapai Rp612,2 triliun. Pembiayaan itu, merupakan paling tinggi sepanjang sejarah. Ini merupakan salah satu komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan program Presiden Jokowi dalam mengawal anak-anak muda kita mempersiapkan Era indonesia emas 2045 mendatang.
Selain itu, Mirza juga mengajak untuk menjadikan peringatan HUT ke-78 RI ini untuk kembali merajut semangat kebangsaan yang menjadi modal kemerdekaan. Merajut semangat kebangsaan ini, menjadi sangat penting di tengah tahun politik dan menyongsong Pemilu 14 Februari 2024.
“Saat ini, diakui atau tidak masyarakat kita terbelah dalam berbagai kelompok karena perbedaan pilihan. Namun perbedaan itu hendaknya kita jadikan sebagai dampak demokrasi. Kita harus terus belajar berdemokrasi, sebagai modal untuk pembangunan. Perbedaan bukan untuk bermusuhan, tapi sebagai modal adu gagasan dan ide dalam membangun bangsa ini,” kata anggota DPRD Lampung ini. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Lampung Tahun 2025 menggelar rapat internal perdana, Rabu (29/04/2026). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja serta strategi pembahasan LKPj Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan tepat waktu.
Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, mengatakan pembahasan LKPj memiliki batas waktu selama 30 hari sejak dokumen disampaikan kepada DPRD. Dengan demikian, pembahasan diperkirakan harus selesai paling lambat 27 Mei 2026.
Namun, menurutnya jadwal tersebut beririsan dengan libur Hari Raya Iduladha, sehingga pansus berencana mempercepat sekaligus menyesuaikan agenda pembahasan agar hasilnya tetap optimal.
“Hari ini rapat internal terkait penjadwalan, karena secara aturan LKPj ini dibahas selama 30 hari sejak penyampaian. Kalau dihitung dari tanggal 27, maka maksimal selesai 27 Mei. Tetapi karena berdekatan dengan Lebaran Haji, maka harus dimajukan sedikit,” ujar Lesty.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan tersebut menegaskan, pansus ingin pembahasan LKPj tahun ini dilakukan secara serius, mendalam dan objektif, dan bukan sekadar formalitas tahunan.
Menurutnya, laporan yang diterima DPRD setebal sekitar 660 halaman masih didominasi uraian administratif dan kode rekening, tanpa penjelasan yang memadai terkait capaian program.
“Jangan sampai pembahasan ini hanya seremoni. Kita ingin ada tindak lanjut nyata. Dari laporan setebal 660 halaman itu, banyak yang sifatnya administratif. Ini harus kita dalami secara serius,” tegasnya.
Bahkan, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tersebut juga menyoroti adanya sejumlah program yang dinilai belum sinkron antara LKPJ dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Lampung. Karena itu, pansus akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta penjelasan langsung terkait realisasi kinerja dan pelaksanaan program selama tahun 2025.
“Kita ingin melihat apakah capaian kinerja 2025 benar-benar sesuai dengan tiga visi utama kepala daerah. Kalau tidak sinkron, tentu ini menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain membahas LKPj tahun berjalan, menurutnya. Pansus juga akan menelaah matriks tindak lanjut rekomendasi DPRD pada LKPj tahun 2023 dan 2024. Dari delapan temuan atau catatan evaluasi sebelumnya, menurut Lesty baru satu hingga dua program yang benar-benar dijalankan.
“Nanti kita lihat matriks 2023, 2024, lalu 2025. Dari delapan temuan sebelumnya, baru satu dua yang terlaksana. Ini jadi bahan evaluasi besar bagi gubernur untuk melihat kinerja OPD,” kata Lesty.
Untuk itu, Lesty menambahkan. Pansus telah meminta tambahan waktu kerja dari semula dijadwalkan selesai pada 18 Mei menjadi hingga 25 Mei 2026, agar pembahasan lebih komprehensif.
Menurut Lesty, TAPD akan menjadi pihak pertama yang dipanggil dalam agenda pembahasan karena memiliki peran sentral dalam koordinasi pelaksanaan anggaran daerah.
“Saya minta fokus awal dengan TAPD dan harus selesai dulu bersama TAPD, karena mereka panglima perang dalam pemerintahan daerah. Mereka harus paham persoalan di masing-masing OPD,” pungkasnya. (*)
Wali Kota Bandar Lampung Raih Penghargaan Bergengsi di Ajang Nasional
PWI Tuba Gelar Rapat Pembentukan Panitia Konfercab Tahun 2026
Hasil Musda ke-XI, M. Aris Pratama Hanan Resmi Nahkodai DPD Golkar Tuba
