DPRD
Budhi Condrowati Minta Pemprov Antisipatif Cegah Dampak dari El-Nino
Alteripost.co, Bandar Lampung – Dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan, seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung, Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin dikantot DPD PDI Perjuangan, setempat, Jumat (15/09/2023).
Dalam rapat, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan langkah antisipatif, seperti dengan memperhatikan anggaran dan juga melakukan monitoring dan pemetaan titik-titik rawan kebakaran, untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan tersebut.
“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita,” kata Condrowati
Selain itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengungkapkan, bahwa akibat El Nino, juga akan berdampak pada harga jual. Karena, ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.
“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga 12 ribu sampai 13 ribu per kilogram,” ujarnya.
Minimal, lanjut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung itu, Pemprov dapat melakukan sejumlah terobosan yang dapat memberikan solusi, terhadap para petani dan ketersediaan air di sejumlah daerah.
“Anggaran itu harus diperhatikan, dan kalau untuk kekeringan karena kekurangan air, ya saya minta Pemprov beri terobosan baru seperti pembuatan sumur bor atau menanam tanaman yang tidak begitu memerlukan air sehingga penghijauan tetap berjalan, ya bagaimana nantinya intinya saya minta untuk El Nino harus diperhatikan dengan serius,” ungkapnya.
Menurutnya, penegasan yang diutarakan atas keprihatinan banyaknya lahan yang akhir-akhir ini terbakar. Tentu, kejadian seperti ini karena adanya kelalaian dari manusia dan ditambah dengan cuaca panas yang ekstrem. Misalnya, lahan-lahan di pinggir jalan tol salah satunya.
“Jujur saya sangat prihatin dengan keadaan ini, karena kalau dulu saya lewat jalan tol kanan kiri dilihatnya sangat sejuk karena lahan atau sawah yang hijau. Namun, akhir-akhir ini banyak dipemberitaan kalau lahan banyak yang terbakar. Kemudian ini juga terjadi pasti adanya kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah tapi tidak dijaga ditambah lagi memang cuaca sangat panas membuat sampah itu lebih cepat terbakar,” kata Condrowati.
Namun, kata Condrowati. Selain Pemprov Lampung, pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, menggunakan air secukupnya. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan khususnya sampah yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
“Mari sama-sama kita menjaga lingkungan dan alam kita, jangan ada lagi yang membuang sampah seperti puntung rokok sembarangan atau membakar sampah tanpa diawasi, hilangkan hal-hal seperti itu. Kalau bukan kita yang menjaga mau siapa lagi, tentu alam dan lingkungan yang baik dan subur yang akan dinikmati dan diwarisi oleh anak dan cucu kita kelak,” tegasnya. (*)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

