DPRD
Anggota DPRD Ade Utami Ibnu Dipercaya Nahkodai Olahraga Renang Lampung
Alteripost.co Bandar Lampung – Untuk ketiga kalinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu dipercaya nakodai olahraga renang Lampung, dengan kembali terpilih menjadi Ketua Akuatik Indonesia (dulu PRSI) masa bhakti 2023-2027. Kembali terpilihnya Ade secara aklamasi pada Musyawarah Provinsi (Musprov), di Batiqa Hotel Bandar Lampung, Sabtu (16/9/2023).
Musprov Akuatik Indonesia Provinsi Lampung, diikuti oleh 13 Akuatik Kabupaten/Kota atau pemilik hak suara, disaksikan langsung oleh Ketua Bidang Organisasi Pengurus Besar (PB) Akuatik Indonesia Ade Syam Tjahyadi, SE. Secara aklamasi menunjuk dan memberikan dukungan kepada Ade Utami Ibnu, untuk menjadi Ketua Akuatik Indonesia Provinsi Lampung empat tahun ke depan.
Keputusan tersebut tidak terlepas dari hasil Sidang Pleno yang diketuai oleh Ibnu Pengkot Akuatik Indonesia Kota Metro, bahwa Ade Utami Ibnu sebagai calon tunggal dan disetujui seluruh voters sebagai ketua umum Akuatik Indonesia Provinsi Lampung masa bhakti 2023-2027.
Selanjutnya peserta Musprov melalui rapat pleno, diberikan waktu kepada Ade Utami setidaknya 15 hari, untuk menyusun atau memilih formatur dan menyusun kepengurusan masa Bhakti 2023-2027.
Sementara itu Ade Utami Ibnu mengatakan kesediaannya, dalam memimpin kembali renang di Lampung. Tidak lupa dia juga meminta dukungan seluruh insan renang Lampung, serta stake holder terkait di Provinsi Lampung tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk kembali memimpin Renang di Lampung. Tentu beberapa kekurangan yang selama ini ada akan menjadi prioritas kami pengurus baru nanti untuk meningkatkannya. Tidak perlu membicarakan target di PON secara vulgar, namun kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil terbaik kita semua.Seluruh kekurangan harus dipikirkan secara bersama-sama,” kata Ade.
Lebih lanjut Ade menjelaskan, terkait persiapan pengurus baru kedepan selain target meloloskan atlet sebanyak-banyaknya ke PON Aceh-Sumut tahun 2024 mendatng, juga program pembinaan yang harus mereka lakukan sebagai langkah menunu olahraga renang Lampung Berjaya.
“Salah satunya adalah Open Water Swimming (OWS) yang akan jadi perhatian dalam pembinaan kita ke depan,” ungkap anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS ini.
Selain itu penekanan untuk sarana kolam prestasi juga menjadi prioritasnya.
Dalam proses pembentukan kepengurusan ditetapkan ketua Formatur ketua terpilih Ade Utami Ibnu, dibantu oleh Edi Sunarso dari unsur kepengurusan Pengprov terdahulu, dan Suharjono, S.Pd dari Pengkab Lampung Utara.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Gubernur Mirza dan Bupati Egi Apresiasi Inovasi Pakan Mandiri Pembudidaya Ikan
Bangun Kesadaran Kebangsaan, Dedi Yuginta Edukasi Masyarakat tentang Pancasila
Lantik puluhan Pejabat Fungsional, Begini Pesan Pj Sekdakab Lamteng
