Lampung
Pemprov Lampung Ajak Perusahaan Yang Tergabung Sahabat Anak Indonesia Kampanyekan Pemenuhan Hak-Hak Anak
Alteripost.co Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) se- Provinsi Lampung berkomitmen dan mengkampanyekan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Lampung.
Ajakan Gubernur itu disampaikan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto saat membuka Rapat Persiapan sekaligus Sosialisasi APSAI Provinsi Lampung di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (20/9/2023).
Fahrizal mengatakan untuk memenuhi hak-hak anak diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah tetapi termasuk badan usaha dan masyarakat luas.
“Agar bisa bersinergi dan memiliki pemikiran yang sama supaya kita lebih memperhatikan hak-hak anak,” ujar Fahrizal.
APSAI sendiri merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
Fahrizal yang juga Ketua Gugus Tugas Provinsi Layak Anak (Provila) Provinsi Lampung menjelaskan hak-hak itu seperti perusahaan dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas dan membuat kebijakan yang ramah terhadap anak.
“APSAI harus melakukan sosilasiasi dengan detail agar menjadikan perusahaan tersebut sahabat dan ramah anak,” katanya.
Ia mengajak APSAI untuk bisa mendorong perusahaan dalam menyediakan produk atau jasa yang harus aman untuk anak-anak.
Ia mengambil contoh seperti supermarket dengan menyiapkan ruang bermain yang aman dan nyaman, serta restoran dengan menyediakan menu yang tepat bagi anak.
“Itu harus menjadi pemikiran agar tempat-tempat itu ramah untuk anak, sehingga orang tua membawa anaknya merasa aman. Didesain untuk kebutuhan anak dan ada unsur edukasi,” katanya.
Fahrizal menuturkan APSAI juga harus turun bagaimana menjaga kesehatan terhadap kantin sekolah dengan memastikan makanan yang disediakan untuk anak itu sehat dan bergizi.
Ia mengatakan pihak sekolah juga harus berperan memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah.
“Jika APSAI di Provinsi Lampung sudah terbentuk, harus turun ke bawah bagaimana kantin sekolah itu. Kerjasama dengan Badan POM melakukan pembinaan untuk memastikan makanan di kantin sekolah benar-benar sehat,” ujarnya.
Selain itu, Ia menyebutkan pentingnya juga dalam mengedukasi anak-anak agar tidak diskriminasi terhadap temannya dan menghargai pendapat anak.
“Agar anak-anak kita sejak kecil sudah paham bahwa diskriminasi itu tidak boleh, harus saling menghargai, rukun dan bekerjasama yang baik,” katanya.
Menurut Fahrizal, APSAI bisa mengajak perusahaan untuk menyediakan program dengan sasaran anak dan orangtua.
“Seperti membuat event olahraga bersama keluarga. Kita harus memiliki komitmen yang utuh karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa, karena kalau kita gagal memberikan yang terbaik, maka anak-anak menjadi tidak sempurna perkembangan hidupnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan kegiatan ini dalam rangka pembentukan APSAI Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung.
Ia menyebutkan dari 15 Kabupaten/Kota, saat ini Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang yang sudah membentuk APSAI, namun kepengurusannya telah berakhir.
“Sedangkan 13 Kabupaten/Kota lainnya APSAI nya sudah terbentuk namun belum dilantik oleh APSAI Pusat. Diharapkan komitmen bersama untuk membentuk APSAI pada hari ini bisa kita wujudkan,” ujar Fitrianita.
Hadir pada kegiatan ini diantaranya para perusahaan, BUMN, UMKM, Lembaga Pemerhati Anak, Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) dan Media.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
