Ekonomi dan Bisnis
Inflasi Oktober Terjaga, Penting Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Menjelang Akhir Tahun 2023
Alteripost.co Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung bulan Oktober 2023, tercatat mengalami inflasi 0,30% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode september 2023 yang mengalami inflasi 0,33% (mtm) namun lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan Oktober pada 3 tahun terakhir yang tercatat mengalami deflasi 0,05% (mtm). Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi
dari inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi 0,17%(mtm) dan 0,18%(mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung
bulan Oktober 2023 tercatat sebesar 3,06% (yoy), juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan inflasi gabungan 24 kota di wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat 2,56% (yoy) dan 2,65% (yoy).
Dilihat darisumbernya, inflasi pada bulan Oktober 2023 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: cabai rawit, cabai merah, bensin, beras, dan jeruk dengan andil masing-masing sebesar 0,096%; 0,083%; 0,051%; 0,036%; dan 0,030%. kenaikan harga komoditas hortikultura dan tanaman pangan menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2023. Kenaikan
harga aneka cabai terutama disebabkan oleh penurunan pasokan di Kabupaten sentra produksi, yaitu Lampung Selatan, yang diiringi penurunan kualitas cabai akibat kondisi El Nino. Kenaikan harga aneka
cabai di Lampung juga dipengaruhi lonjakan harga cabai rawit dari Sukabumi, selaku salah satu pemasok utama cabai untuk Provinsi Lampung, yang telah mencapai Rp80.000/kg.
Berlanjutnya inflasi beras pada Oktober 2023 masih dipengaruhi oleh faktor demand pull dari pulau Jawa di tengah meningkatnya produksi beras Lampung pada periode panen gadu 2023. Adapun kenaikan harga bensin sejalan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pemerintah pada 1 Oktober 2023.
Inflasi yang masih terkendali pada bulan Oktober 2023 didukung oleh deflasi pada sebagian komoditas, antara lain telur ayam ras, bawang merah, minyak goreng, cumi-cumi, dan air kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,042%; -0,032%; -0,024%; -0,012%; dan -0,011%. Penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh permintaannya yang terjaga rendah pada periode low demand September – Oktober 2023.
Lebih lanjut, penurunan harga bawang merah disebabkan oleh berlanjutnya periode panen bawang merah di Brebes yang dihasilkan dari penanaman bulan Juni –juli 2023, meski terdapat tendensi kenaikan harga bawang merah sejak akhir Oktober 2023 seiring dengan berakhirnya periode panen. Sementara itu, penurunan harga minyak goreng sejalan dengan masuknya periode puncak panen untuk TBS kelapa sawit. Adapun penurunan harga cumi-cumi sejalan dengan masih berlangsungnya musim panen sejak September 2023, pasca mengalami kenaikan harga pada Mei – Juni 2023.
NTP Provinsi Lampung pada Oktober 2023 tercatat sebesar 114,45, meningkat 0,89% (mtm) jika dibandingkan dengan 113,45 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini terutama didorong oleh kenaikan NTP untuk Subsektor Hortikultura dan Tanaman Pangan sejalan dengan kenaikan harga aneka cabai dan beras. Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor peternakan dan Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100, yaitu masing-masing 98,95 dan 99,54.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2023. Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari
Inflasi Inti berupa (i) Shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023, dan momen tahun politik.; dan (ii) risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat
yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti di kemudian hari akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi. Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) risiko meningkatnya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, terutama pada
November – Desember 2023; (ii) risiko El Nino yang tengah terjadi pada Agustus s.d. bulan Oktober 2023; dan (iii) risiko outflow beras di Lampung akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa.
Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Stance OPEC+ yang ingin mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik; dan (ii) Risiko percepatan kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai
rokok yang kembali meningkat pada tahun 2024.
Meninjau perkembangan inflasi pada bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, berikut adalah beberapa upaya TPID Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga
melalui strategi 4K, yaitu:
1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Rencana penggunaan dana BTT untuk Operasi Pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari).
c. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas-komoditas sbb:
– Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: beras, telur ayam, bawang merah,
cabai merah, dan cabai rawit.
– Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: bawang putih, daging ayam, minyak goreng, dan gula pasir.
2. Ketersediaan Pasokan
a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk pelaksanaan pelatihan budidaya bawang merah bagi kelompok tani dan penjajakan KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah Kabupaten Brebes yang dilaksanakan di Kabupaten Brebes pada tanggal 3 – 5 Mei 2023.
B. Terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
3. Kelancaran Distribusi
a. Memastikan kelancaran transportasi serta angkutan udara, darat, dan laut melalui
koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
b. Penyampaian substansi koordinasi kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan
perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
4. Komunikasi efektif
Melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui media sosial, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (Rls)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK Lampung Serahkan 150 Polis Asuransi Jiwa Untuk Guru di Pesisir Barat
Alteripost Pesisir Barat – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra mengambil langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Kegiatan yang bertempat di Lobby Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan sinergi yang menghadirkan edukasi literasiserta bentuk nyata aksi inklusi melalui penyerahan polis asuransi jiwa kepada 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga pendidik.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan kerentanan finansial di masyarakat. Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur OJK Lampung, Ety Elyati, menegaskan bahwa kepemilikan asuransi jiwa bagi seorang ASN dan pendidik merupakan wujud jaring pengaman tambahan (safety net) serta bukti perlindungan nyata bagi keluarga. Jika terjadi risiko tak terduga seperti sakit kritis atau hilangnya pencari nafkah, asuransi memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap aman secara finansial dan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa harus berhutang atau menjual aset berharga. Literasi harus segera diikuti dengan inklusi kepemilikan produk, agar perlindungannya benar-benar dirasakan dan membawa dampak kesejahteraan.
Mengikis Kesenjangan Melalui Peran Strategis Guru
Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46% dan indeks inklusi sebesar 80,51%. Meski angka ini menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan (gap) yang mengindikasikan bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, belum disertai dengan pemahaman mendalam untuk mengelolanya secara bijak. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat saat memiliki kebutuhan pendanaan mendesak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Zukri Amin, M.P., menyambut baik program yang menyasar tenaga pendidik ini. Menurutnya, guru memegang peranan krusial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.“Kami menaruh harapan besar agar ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tetapi diteruskan kepada para siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitar.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memastikan literasi dan inklusi keuangan berjalan beriringan sehingga masyarakat lebih siap merencanakan masa depan, mengelola risiko, dan meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Zukri.
Pengawasan Ketat OJK demi Keamanan Konsumen
Guna memberikan ketenangan bagi masyarakat yang mulai mengakses asuransi jiwa, OJK menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK hadir untuk memastikan setiap perusahaan asuransi memberikan manfaat dan memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
Kolaborasi yang turut didukung oleh Asuransi Astra ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap asuransi sebagai kebutuhan yang bisa ditunda.Pemberian 150 polis asuransi ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam mencetak tenaga pendidik yang ‘Cerdas Finansial’. Dengan hati yang tenang karena terlindungi secara finansial, para guru dipastikan dapat memberikan dedikasi yang jauh lebih maksimal dalam membangun kualitas generasi muda di Pesisir Barat.(*)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
