Connect with us

Tulang Bawang Barat

Kadiskominfo Tubaba Minta Namanya Tak di Catut Dalam Organisasi

Published

on

Alteripost Tubaba – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, Eri Budi Santoso meminta namanya tidak dicantumkan dalam SK PD IWO Tubaba versi manapun untuk menjaga netralitas diantara perpecahan yang terjadi di IWO.

Hal itu ditegaskannya saat di temui awak media dikediamannya di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang bawang Tengah (TBT) pada senin (15/1/2024).

Kadis Kominfo Tubaba Eri Budi Susanto, mengatakan bahwa pencantuman nama dirinya di organisasi tentunya akan berdampak ketidak netralan. Untuk menjaga itu, dirinya berharap agar namanya tidak dicantumkan di SK PD IWO baik versi dulu atau versi sekarang.

“Dinas Kominfo tidak memihak pihak manapun, adapun pencantuman nama dinas di dalam SK PD IWO versi Yosa itu, tanpa ada konfirmasi sebelumnya kepada kami, dan tentunya akan saya pertanyakan kepada mereka,” kata dia.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi adanya pencantuman nama Kadiskominfo Tubaba dalam struktur PD IWO Tubaba versi Dwi Christianto hasil Mubeslub Pelembang.

“Padahal sejak 2018 lalu PD IWO Tubaba sudah terbentuk, dan sudah menggelar Mubesda pertama serta memilih Arpani sebagai ketua PD IWO Tubaba,”kata dia

Kepala dinas yang kerap di sapa Ebe ini, menegaskan bahwa pemerintah daerah Tubaba khususnya Dinas Kominfo, telah memutuskan tidak akan memihak kepengurusan PD IWO Tubaba versi manapun, hingga terdapat keputusan inkrah dari pengadilan.

“Saat ini kan masing-masing kalian saling klaim dan belum ada gugatan dari pihak manapun, jadi kami tidak akan memihak versi manapun, sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan,.Kami berusaha tidak berdiri dimana-mana tapi kominfo ada dimana-mana, kami nyatakan kepengurusan IWO di Tubaba dipasifkan dulu,”tukasnya.

Ketua PD IWO Tubaba Arpani mengapresiasi keputusan pemerintah daerah khususnya dinas Kominfo. “Saya juga menyampaikan bahwa kami berada di bawah kepengurusan PP IWO yang diketuai Ade Mulyana hasil Mubes II IWO di Jakarta Timur. Ini tentunya tindak lanjut  dari Mubes II Tangerang, adapun kepengurusan lainnya setahu kami itu hasil Mubeslub yang digelar segelintir pihak dan bertentangan dengan rekomendasi Mubes II Tangerang,” pungkasnya. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Gubernur Mirza Tekankan Sinergi Desa dalam Musrenbang RKPD Tubaba 2027

Published

on

Alteripost Tubaba – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 yang digelar di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (4/3/2026).

Musrenbang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Sektor Unggulan dan Pemberdayaan UMKM”. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda Tulang Bawang Barat, para lurah, camat, serta kepala tiyuh.

Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa fokus pembangunan Tulang Bawang Barat ke depan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan UMKM. Ia menegaskan arah pembangunan tersebut diselaraskan dengan program Presiden melalui Asta Cita serta program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.

Novriwan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa seluruh pemimpin yang hadir mengemban amanah besar untuk melayani masyarakat dan membawa kemajuan bagi Tulang Bawang Barat.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kesamaan tujuan, kolaborasi yang kuat, sinergi lintas sektor, serta integritas seluruh pemangku kepentingan.

“Kekuasaan ditujukan untuk melayani rakyat. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi, sinergi, dan integritas seluruh stakeholder,” tegasnya.

Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung peningkatan nilai tambah komoditas desa melalui bantuan sarana seperti mesin pengering (dryer), pupuk organik, hingga teknologi pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai jual komoditas hingga 15–20%.

Di tengah keterbatasan fiskal, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi mampu mengoptimalkan kewenangan dan potensi lokal secara kreatif dan inovatif.

Gubernur Mirza juga menginstruksikan agar penyusunan RKPD selaras dengan Asta Cita Presiden. Ia secara khusus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program Cek Kesehatan Gratis sebagai prioritas nasional yang harus mendapat dukungan optimal di tingkat desa.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gubernur meminta kepala tiyuh memaksimalkan peran BUMDes agar dapat menyuplai bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.

“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG sehingga bermanfaat juga bagi desa dan masyarakatnya,” ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam bidang sumber daya manusia, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan serta memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ia mendorong kepala tiyuh untuk aktif membantu menekan angka putus sekolah di wilayah masing-masing.

Terkait program Cek Kesehatan Gratis, Gubernur Mirza menginstruksikan kepala tiyuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, deteksi dini kondisi kesehatan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi penyakit serta mendorong pola hidup yang lebih sehat.

“Karena program nasional dan daerah semuanya berfokus di desa, saya minta tolong kepada kepala tiyuh, berhasil tidaknya sangat tergantung kepada kepala tiyuhnya,” ujarnya.

Ia berharap penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading