Lampung
Gubernur Mirza Tekankan Sinergi Desa dalam Musrenbang RKPD Tubaba 2027
Alteripost Tubaba – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 yang digelar di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (4/3/2026).
Musrenbang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Sektor Unggulan dan Pemberdayaan UMKM”. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda Tulang Bawang Barat, para lurah, camat, serta kepala tiyuh.
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa fokus pembangunan Tulang Bawang Barat ke depan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan UMKM. Ia menegaskan arah pembangunan tersebut diselaraskan dengan program Presiden melalui Asta Cita serta program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
Novriwan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat.
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa seluruh pemimpin yang hadir mengemban amanah besar untuk melayani masyarakat dan membawa kemajuan bagi Tulang Bawang Barat.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kesamaan tujuan, kolaborasi yang kuat, sinergi lintas sektor, serta integritas seluruh pemangku kepentingan.
“Kekuasaan ditujukan untuk melayani rakyat. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi, sinergi, dan integritas seluruh stakeholder,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung peningkatan nilai tambah komoditas desa melalui bantuan sarana seperti mesin pengering (dryer), pupuk organik, hingga teknologi pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai jual komoditas hingga 15–20%.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi mampu mengoptimalkan kewenangan dan potensi lokal secara kreatif dan inovatif.
Gubernur Mirza juga menginstruksikan agar penyusunan RKPD selaras dengan Asta Cita Presiden. Ia secara khusus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program Cek Kesehatan Gratis sebagai prioritas nasional yang harus mendapat dukungan optimal di tingkat desa.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gubernur meminta kepala tiyuh memaksimalkan peran BUMDes agar dapat menyuplai bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.
“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG sehingga bermanfaat juga bagi desa dan masyarakatnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam bidang sumber daya manusia, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan serta memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ia mendorong kepala tiyuh untuk aktif membantu menekan angka putus sekolah di wilayah masing-masing.
Terkait program Cek Kesehatan Gratis, Gubernur Mirza menginstruksikan kepala tiyuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, deteksi dini kondisi kesehatan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi penyakit serta mendorong pola hidup yang lebih sehat.
“Karena program nasional dan daerah semuanya berfokus di desa, saya minta tolong kepada kepala tiyuh, berhasil tidaknya sangat tergantung kepada kepala tiyuhnya,” ujarnya.
Ia berharap penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 400.2.7/4657/SJ tentang Penyelenggaraan Nonton Bareng Piala Dunia 2026.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Rabu (17/6/2026), yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala TVRI Stasiun Lampung.
Dalam arahannya, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat sesuai instruksi Mendagri. Ia mengatakan, surat tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai kondisi dan kemampuan daerah.
“Pak Gubernur mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri dengan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi strategis untuk penyelenggaraan nobar, menggerakkan perangkat daerah dalam penyediaan sarana pendukung, pengaturan lalu lintas, kebersihan, hingga berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melibatkan pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD, organisasi kemasyarakatan, komunitas kepemudaan, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Marindo, momentum Piala Dunia 2026 harus dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi daerah serta memperkuat dampak sosial yang positif.
“Kita ingin kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang menonton pertandingan sepak bola. Yang terpenting adalah bagaimana kegiatan ini mampu menghadirkan manfaat nyata, menggerakkan UMKM, menciptakan aktivitas ekonomi, serta memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat,” katanya.
Marindo menegaskan bahwa di tengah berbagai dinamika dan tantangan saat ini, pemerintah daerah harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tertib, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari implementasi surat tersebut, pemerintah daerah juga akan melakukan publikasi dan sosialisasi serta memastikan kegiatan nobar dapat diakses masyarakat di berbagai lokasi strategis. Selain itu, koordinasi dengan TVRI akan dilakukan mengingat TVRI merupakan pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala TVRI Stasiun Lampung, Muhammad Ikhsan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan nonton bareng di Provinsi Lampung.
Bersama seluruh OPD terkait, TVRI Lampung memastikan pelaksanaan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
Bandar Lampung Usia 344 Tahun, Kolaborasi Pemkot dan Pemprov Ditekankan untuk Pembangunan Berkelanjutan
HUT ke-344 Bandar Lampung, Pemkot Gelar Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kedato
