Lampung
Gubernur Mirza Tekankan Sinergi Desa dalam Musrenbang RKPD Tubaba 2027
Alteripost Tubaba – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 yang digelar di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Rabu (4/3/2026).
Musrenbang mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas Sektor Unggulan dan Pemberdayaan UMKM”. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya, Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda Tulang Bawang Barat, para lurah, camat, serta kepala tiyuh.
Dalam sambutannya, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa fokus pembangunan Tulang Bawang Barat ke depan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan UMKM. Ia menegaskan arah pembangunan tersebut diselaraskan dengan program Presiden melalui Asta Cita serta program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.
Novriwan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat.
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa seluruh pemimpin yang hadir mengemban amanah besar untuk melayani masyarakat dan membawa kemajuan bagi Tulang Bawang Barat.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kesamaan tujuan, kolaborasi yang kuat, sinergi lintas sektor, serta integritas seluruh pemangku kepentingan.
“Kekuasaan ditujukan untuk melayani rakyat. Kita harus punya satu tujuan yang sama. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi, sinergi, dan integritas seluruh stakeholder,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung peningkatan nilai tambah komoditas desa melalui bantuan sarana seperti mesin pengering (dryer), pupuk organik, hingga teknologi pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai jual komoditas hingga 15–20%.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi mampu mengoptimalkan kewenangan dan potensi lokal secara kreatif dan inovatif.
Gubernur Mirza juga menginstruksikan agar penyusunan RKPD selaras dengan Asta Cita Presiden. Ia secara khusus menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta program Cek Kesehatan Gratis sebagai prioritas nasional yang harus mendapat dukungan optimal di tingkat desa.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Gubernur meminta kepala tiyuh memaksimalkan peran BUMDes agar dapat menyuplai bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga perputaran ekonomi tetap berada di desa.
“Uangnya jangan sampai keluar dari tiyuh. Maksimalkan BUMDes agar menjadi pemasok dapur SPPG sehingga bermanfaat juga bagi desa dan masyarakatnya,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam bidang sumber daya manusia, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan serta memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Ia mendorong kepala tiyuh untuk aktif membantu menekan angka putus sekolah di wilayah masing-masing.
Terkait program Cek Kesehatan Gratis, Gubernur Mirza menginstruksikan kepala tiyuh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, deteksi dini kondisi kesehatan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi penyakit serta mendorong pola hidup yang lebih sehat.
“Karena program nasional dan daerah semuanya berfokus di desa, saya minta tolong kepada kepala tiyuh, berhasil tidaknya sangat tergantung kepada kepala tiyuhnya,” ujarnya.
Ia berharap penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.(*)
Lampung
Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani
Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.
Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.
“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.
Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.
Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

