Lampung
Kementerian Pertanian RI Mengapresiasi Gubernur Arinal Djunaidi Atas Peningkatan Produksi Beras Di Provinsi Lampung
Alteripost Jakarta – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Koordinasi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2024, yang digelar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah pusat lintas Kementerian/Lembaga di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (04/03/2024).
Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal menyampaikan kepada Mendagri
Tito Karnavian bahwa Lampung merupakan Provinsi penghasil beras 3.2 juta ton per tahun, dimana kebutuhan beras penduduk Lampung hanya berkisar 1.2 juta ton, sedangkan 2 juta ton sisanya dapat didistribusikan kepada Provinsi lain di Sumatera, termasuk untuk memenuhi 40% kebutuhan DKI.
“Agar produksi beras di Lampung berkesinambungan kami melakukan pola tanam yang berjenjang jadi tidak serentak, karena sistem irigasi kita juga memenuhi persayaratan,” ucap Gubernur.
Namun demikian, agar produksi beras dapat terus ditingkatkan, Gubernur juga meminta agar distribusi pupuk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efisien.
“Negara kita ini kepulauan, tapi kita hanya punya 3 pabrik, izin pak mendagri supaya lebih efektif kami memohon kepada Pak Dirjen, agar pupuk dapat langsung didistribusikan melalui BUMDes, tidak lagi melalui sistim distribusi Lini 1, Lini 2, Lini 3 dan Lini 4, polanya harus dirubah,” papar Gubernur.
“Kami juga menginisiasi produksi kedelai dengan luas lahan 1000 hektar bekerjasama dengan Kementan yang menyiapkan sarana produksinya, harapan kami produksi kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan nasional, sehingga kita tidak perlu lagi import,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan bahwa yang dilakukan Gubernur Arinal terkait pola tanam berjenjang telah sesuai dengan konsep yang digagas oleh kementerian Pertanian.
“Yang dilakukan Pak Gubernur Lampung ini sudah sejalan dengan konsep Kementerian Pertanian, kuncinya adalah air dan irigasi yang memadai, kemudian usulan Pak Gub terkait distribusi pupuk dari pabrik langsung ke end user, inikan memotong mata rantai, dari empat mata rantai jadi dua saja konsep ini akan kami tindak lanjuti untuk dibahas lebih detil,” ucapnya.
Suwandi juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pak Gubernur dengan Kartu Petani Berjaya-nya, karena saat ini produksi beras Provinsi Lampung menduduki posisi 5 besar se-Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Sementara itu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam arahannya mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh kepala daerah untuk melaksanakan 3 hal. yakni gerakan pangan murah, bersinergi dengan tim pengendali inflasi daerah, Lalu pemantauan harga pasar, baik pasar induk, pasar tradisional, maupun ritel modern.
Selain seluruh Gubernur dari 38 Provinsi di Indonesia, Rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, Kepala Bapenas Arief Prasetyo Adi, Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Menteri BUMN diwakili Staf Ahli Bidang Industri Andus Winarno, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bank Indonesia diwakili oleh Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Andre Mulpyana, Seluruh Gubernur 38 Provinsi di Indonesia, dan stake holder terkait lainnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
