Lampung
Kementerian Pertanian RI Mengapresiasi Gubernur Arinal Djunaidi Atas Peningkatan Produksi Beras Di Provinsi Lampung
Alteripost Jakarta – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Koordinasi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2024, yang digelar oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah pusat lintas Kementerian/Lembaga di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (04/03/2024).
Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal menyampaikan kepada Mendagri
Tito Karnavian bahwa Lampung merupakan Provinsi penghasil beras 3.2 juta ton per tahun, dimana kebutuhan beras penduduk Lampung hanya berkisar 1.2 juta ton, sedangkan 2 juta ton sisanya dapat didistribusikan kepada Provinsi lain di Sumatera, termasuk untuk memenuhi 40% kebutuhan DKI.
“Agar produksi beras di Lampung berkesinambungan kami melakukan pola tanam yang berjenjang jadi tidak serentak, karena sistem irigasi kita juga memenuhi persayaratan,” ucap Gubernur.
Namun demikian, agar produksi beras dapat terus ditingkatkan, Gubernur juga meminta agar distribusi pupuk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efisien.
“Negara kita ini kepulauan, tapi kita hanya punya 3 pabrik, izin pak mendagri supaya lebih efektif kami memohon kepada Pak Dirjen, agar pupuk dapat langsung didistribusikan melalui BUMDes, tidak lagi melalui sistim distribusi Lini 1, Lini 2, Lini 3 dan Lini 4, polanya harus dirubah,” papar Gubernur.
“Kami juga menginisiasi produksi kedelai dengan luas lahan 1000 hektar bekerjasama dengan Kementan yang menyiapkan sarana produksinya, harapan kami produksi kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan nasional, sehingga kita tidak perlu lagi import,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyatakan bahwa yang dilakukan Gubernur Arinal terkait pola tanam berjenjang telah sesuai dengan konsep yang digagas oleh kementerian Pertanian.
“Yang dilakukan Pak Gubernur Lampung ini sudah sejalan dengan konsep Kementerian Pertanian, kuncinya adalah air dan irigasi yang memadai, kemudian usulan Pak Gub terkait distribusi pupuk dari pabrik langsung ke end user, inikan memotong mata rantai, dari empat mata rantai jadi dua saja konsep ini akan kami tindak lanjuti untuk dibahas lebih detil,” ucapnya.
Suwandi juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pak Gubernur dengan Kartu Petani Berjaya-nya, karena saat ini produksi beras Provinsi Lampung menduduki posisi 5 besar se-Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Sementara itu Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam arahannya mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh kepala daerah untuk melaksanakan 3 hal. yakni gerakan pangan murah, bersinergi dengan tim pengendali inflasi daerah, Lalu pemantauan harga pasar, baik pasar induk, pasar tradisional, maupun ritel modern.
Selain seluruh Gubernur dari 38 Provinsi di Indonesia, Rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, Kepala Bapenas Arief Prasetyo Adi, Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim, Menteri BUMN diwakili Staf Ahli Bidang Industri Andus Winarno, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bank Indonesia diwakili oleh Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Andre Mulpyana, Seluruh Gubernur 38 Provinsi di Indonesia, dan stake holder terkait lainnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.
Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.
Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).
Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.
“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).
Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.
Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”
Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.
Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.
Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.
“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.
“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.
Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.
Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.
“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.
Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.
Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)
Bupati Egi Resmikan Akses Bumi Daya-Trimomukti, UMKM Singkong Ikut Terdongkrak
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Selama Jalankan UU Pers, Wartawan Tak Dapat Dipidana dengan KUHP Baru
