Lampung
Lampung Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia Penyelenggaraan Workshop Kewirausahaan Terpadu Tahun 2024
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan kegiatan Workshop Kewirausahaan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2024 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (5/3/2024).
Pemerintah Provinsi Lampung patut berbangga karena Workshop Kewirausahaan Terpadu tahun 2024 ini merupakan workshop yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan Provinsi Lampung terpilih sebagai penyelenggara kegiatan ini.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Drs. Samsurijal, M.M mengucapkan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Provinsi Lampung.
“Saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat datang di Provinsi Lampung, masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan bapak di Provinsi Lampung,” ungkapnya.
Gubernur Arinal mengatakan bahwa kontribusi UMKM secara nasional terhadap PDB Nasional mencapai 61 persen lebih bahkan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari total tenaga kerja yang ada.
Di Provinsi Lampung terdapat 326.505 unit UMKM yang terdiri dari 311.844 unit skala usaha mikro, skala usaha kecil sebanyak 14.062 unit dan skala usaha menengah sebanyak 599 unit.
“Potensi ini merupakan potensi yang harus kita bina dan kembangkan demi pembangunan ekonomi Lampung yang maju dan berkualitas,” ucapnya.
Lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi Lampung telah menunjukkan kinerja ekonomi yang menggembirakan dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,4 persen year on year pada triwulan keempat 2023.
Pencapaian ini disebabkan optimalisasi berbagai sektor pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, penguatan pasar domestik, penguatan pemberdayaan UKM termasuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Provinsi Lampung.
“Apa yang kita laksanakan hari ini dengan melaksanakan workshop kewirausahaan terpadu dalam rangka menumbuhkan wirausaha inovatif yang berkelanjutan adalah bagian dari strategi untuk memperkuat pengembangan wirausaha dan pelaku UMKM,” ucapnya.
Diakhir, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian koperasi dan UKM atas terpilihnya Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Workhop Kewirausahaan Terpadu tahun 2024.
“Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang telah memilih Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Workshop kewriausahaan Terpadu tahun 2024,” pungkasnya.
Adapun Siti Azizah Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa alasan terpilihnya Provinsi Lampung sebagai penyelenggara Workshop Kewirausahaan Terpadu 2024 karena Provinsi Lampung memiliki Potensi Wirausaha dan start up yang sangat besar.
Selanjutnya Siti Azizah menyampaikan rangkaian acara workshop Terpadu Tahun 2024 telah dimulai sejak tanggal 4 Maret 2024 di Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) berupa Enterpreuner Hub yang dihadiri 500 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelaku usaha binaan ITERA.
Lebih lanjut Siti Azizah menyampaikan kegiatan hari ini yang dihadiri 350 Peserta merupakan kelanjutan roadshow dari 4 Asisten Deputi Kementerian Koperasi dan UKM yang terdiri dari Roadshow Enterpreuner Development, Roadshow Digitalisasi koperasi dan UMKM, Roadshow Financial Fiesta dan Analisa Peta Potensi Kewirausahaan di Provinsi Lampung.
Workhop Kewirausahaan Terpadu 2024 dimeriahkan dengan acara talkshow yang dipandu oleh moderator Managing Director Pemimpin.id Zensa Rahman dengan menghadirkan narasumber antara lain : Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, CEO dan Founder Elevarm Bayu Syerli Rahmat, CEO dan Founder FundEx Agung Wibowo, CEO dan Founder Crustea Roikhanatun Nafi’ah. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
