Lampung
Gubernur Lampung Arinal Dukung Penuh WSL Krui Pro 2024 di Pantai Tanjung Setia
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung pelaksanaan Seri Kualifikasi Krui Pro Liga Selancar Dunia atau World Surf League (WSL) Krui Pro Qualyfing Series (QS) 5000 Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Pantai Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada 28 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang.
Gubernur Arinal juga diagendakan akan hadir pada pembukaan event berskala internasional tersebut.
Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Ruang Kerjanya, Rabu (15/5/2024).
Arinal mengatakan, kegiatan ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para peselancar terbaik dunia.
Ia pun meminta agar pelaksanaan ajang ini harus berlangsung lancar dan sukses. “Mari bergandengan tangan untuk upaya kita bersama mensukseskan kegiatan ini, karena ini membawa nama Indonesia khususnya Provinsi Lampung,” ujar Arinal.
Menurutnya, kegiatan WSL Krui Pro tahun ini harus berlangsung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Jadi kita berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten,” katanya.
Arinal mengajak agar saling membangun komunikasi dan koordinasi antar stakeholder terkait terhadap seluruh persiapan dan sarana prasarananya termasuk kesiapan para maskapai dan Bandara Muhammad Taufiq Kiemas.
Karena WSL Krui Pro QS 5000 Tahun 2024 ini akan dihadiri oleh para peserta yang berasal dari 19 negara.
“Karena wisatawan domestik maupun mancanegara akan hadir disini,” ujarnya.
Arinal mengatakan, melalui pelaksanaan event ini, akan menjadi pengungkit pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. “Ini untuk ekonomi dan pariwisata Lampung khususnya Pesisir Barat,” katanya.
Hadir pada audiensi ini, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan.
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Grand Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kamis (20/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, Kepala BPKAD Mirza Irawan Dwi Atmaja, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, serta sejumlah perwakilan OPD terkait.
Grand Entry Meeting merupakan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, serta menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan lintas sektor (cross-cutting audit) dalam mengawal program prioritas nasional ketahanan energi dari hulu hingga hilir.
Pemeriksaan tersebut bertujuan mengawal agenda Asta Cita bidang ketahanan energi pada Semester II Tahun 2026, menyelaraskan pengawasan keuangan negara dengan RPJMN 2025–2029, serta memastikan pengelolaan sektor energi berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan ketahanan energi merupakan persoalan nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.” ucapnya.
Menurut Isma, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
BPK mencatat, dari 37 provinsi, 36 provinsi telah memasukkan indikator energi baru terbarukan (EBT) dalam RPJMD 2025–2029. Namun, baru tujuh provinsi yang targetnya telah selaras dengan RUED.
“Karena itu, kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam menyelaraskan Rencana Umum Energi Daerah dengan RPJMD agar target energi nasional dapat dicapai secara konsisten,” ujar Isma.
Isma Yatun juga menjelaskan, pemeriksaan tematik nasional ini tidak hanya menilai aspek kepatuhan, tetapi juga efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya di sektor energi.
Pemeriksaan akan melihat berbagai persoalan lintas sektor, mulai dari perencanaan, regulasi, pendanaan, infrastruktur, koordinasi antarinstansi hingga pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah.
“Pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga menilai efektivitas kebijakan, program, dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, serta akar permasalahan yang memengaruhi ketahanan energi,” ujarnya
Isma berharap pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Kami berharap proses pemeriksaan ini menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, pola, dan praktik baik on the ground sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata,” ucap Isma.
Selain itu Ia juga menekankan bahwa ketahanan energi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
“Pada akhirnya, ketahanan energi tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pencapaiannya membutuhkan komitmen, sinergi, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam arah yang sama,” pungkas Isma Yatun. (Rls)
Pemprov Lampung Sambut Positif Pemeriksaan Tematik BPK RI untuk Perkuat Ketahanan Energi
Pangdam XXI/Radin Inten Dukung Kick-Off HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Siap Ikut Lari 10K
Menuju Waterfront City, Gubernur Mirza Dorong Pesisir Bandar Lampung Lebih Produktif
