Lampung
Sekda Provinsi Lampung : PRL Hiburan Rakyat, Edukasi dan Peluang Ekonomi
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Pekan Raya Lampung (PRL) 2024 sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-60 Provinsi Lampung, mulai tanggal 22 Mei – 10 Juni 2024 mendatang di PKOR Way Halim.
PRL 2024 didesain dengan perpaduan kegiatan, antara lain Pameran pembangunan dan pelayanan publik, Pengembangan UMKM, Pertunjukan kesenian, musik dan Pagelaran budaya, Kegiatan atraktif dan kontes/perlombaan, Sentra jasa, niaga dan kuliner, Wahana hiburan dan permainan anak.
PRL 2024 juga akan menampilkan rangkaian kegiatan, antara lain Pameran capaian pembangunan dan potensi unggulan daerah, Festival budaya dan pariwisata, serta kuliner kaya rasa, Talk show UMKM, Fashion show, Urban fashion market, Otomotive show and car contest, Education exhibition, Pembinaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, Street art and iconic landmark photo booth, Panggung hiburan artis nasional ataupun lokal (local heroes) dan Ragam wahana permainan.
Selain kegiatan diatas, PRL 2024 juga mengadakan berbagai lomba yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat umum dalam kurun waktu dari tanggal 23 Mei s/d 9 Juni 2024 (tentative), seperti Festival band untuk pelajar, Festival anak kreatif (lomba mewarnai dan pentas seni), Lomba video kreatif PRL, Pemilihan Duta PRL, Tiktok Challenge Lampung terkini dan Lomba stand serta anjungan terbaik.
Sekdaprov Fahrizal Darminto menjelaskan, selain untuk menyebarluaskan informasi capaian hasil pelaksanaan pembangunan, PRL 2024 juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai program dan aktivitas pembangunan sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.
“Nanti akan ada pembinaan kewirausahaan bagi pemuda. Juga ada edukasi masyarakat tentang pembinaan kepemudaan biar mereka memiliki jiwa kewirausahaan, punya mental yang tangguh, mengerti tentang bahaya narkoba, paham akan radikalisme dan lain-lain. Jadi kontennya itu lengkap,” kata Sekdaprov di Ruang Kerjanya, Rabu (15/5/2024).
Pada pelaksanaan PRL 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng PT. Grand Modern Indonesia sebagai mitra penyelenggara PRL 2024, sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/212/B.04/HK/2024 tanggal 1 Maret 2024.
“Tahun ini kita telah menunjuk suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan PRL 2024. Satu sen pun tidak ada dana APBD disitu. Kita memberikan kepercayaan kepada EO untuk mengorganize itu (PRL 2024),” terang Sekdaprov.
Terkait tarif tiket masuk, Sekdaprov menjelaskan bahwa penyelenggara mengenakan tarif dasar sebesar Rp15.000 pada hari kerja (weekday) dan Rp35.000 – Rp50.000 pada akhir pekan (weekend).
“Kita melihat dari kemampuan masyarakat sekarang, Ya intinya 35.000 sampai 50.000 karena itu kan ada artis-artis ibukota. Untuk weekday kita juga memerhatikan artis lokal, tarif dasar tetap 15.000 kalau weekday,” ujar Sekdaprov.
Penyelenggara PRL juga menggratiskan tiket masuk untuk anak-anak dengan tinggi di bawah 1 meter (wajib melakukan pengukuran di loket), ibu hamil dan lansia di atas 60 tahun (menggunakan e-KTP dan hanya berlaku 1 kali kunjungan). (*)
Lampung
Tiga Konstituen Dewan Pers Bentuk Sekretariat Bersama di Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini, tiga asosiasi media siber di Lampung bersepakat membentuk sekretariat bersama. Ketiga asosiasi tersebut tercatat sebagai konstituen Dewan Pers.
Fenomena “no viral no justice” yang kerap berlangsung di media sosial menjadi salah satu pendorong terjadinya kesepakatan tersebut. Di mana masing-masing pengurus asosiasi melihat peran pers harus lebih dikedepankan. Agar publik tetap terjaga memperoleh informasi valid.
Sementara di sisi lain munculnya persoalan dan tantangan dalam pembangunan, serta penegakan hukum yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan publik menjadi pertimbangan berikutnya untuk disikapi oleh sekretariat bersama.
Adapun ketiga asosiasi yang akan berhimpun dalam ikatan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).
Untuk memperlancar koordinasi pada sekretariat bersama disepakati disusun kepengurusan yang mengakomodir perwakilan dari masing-masing asosiasi. Struktur tersebut yakni koordinator, wakil koordinator dan sekretaris. Lalu dibentuk 3 divisi kerja meliputi Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.
“Pembentukan sekretariat bersama ini jelas menjadi kabar gembira. Setidaknya ini menandakan jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk bersedia melebur demi mengawal kepentingan masyarakat Lampung,” kata Donny Irawan (Ketua SMSI Lampung) yang ditunjuk menjadi Koordinator Sekretariat Bersama, Selasa (21/04/2026).
Dia berharap, melalui dukungan besar dari seluruh anggota masing-masing asosiasi yang jumlahnya ratusan dan tersebar pada 15 kabupaten/kota ini, dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi efektif baik bagi internal sekretariat, terlebih untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya melihat sekretariat bersama ini tak ubahnya seperti ‘Rumah Besar’ bagi kami. Ini juga menjadi sejarah di Lampung, karena sebelumnya tidak pernah terjadi kolaborasi antarasosiasi media seperti ini. Atau malah dalam skala nasional pun belum pernah ada. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami yang berada di dalam sekretariat bersama,” urainya di Sekretariat Bersama di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandarlampung.
Lebih lanjut Donny mengatakan, sekretariat bersama akan mencermati berbagai dinamika yang berkembang di Lampung yang menyangkut hajat hidup khalayak luas. “Kami tentu akan fair. Ketika ada hal baik untuk masyarakat, kami sampaikan apresiasi. Sebaliknya, kalau ada yang perlu dikontrol, kami akan menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.”
Termasuk, sambung Donny, terhadap kebijakan atau program di tingkat pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. “Jika memang niatan baik itu juga dijalankan secara baik dan benar, maka perlu diapresiasi,” ujarnya.
Donny menggaris bawahi sekretariat bersama akan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana optimal. Seperti pelaksanaan dua program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tentunya pula kita akan mengawal pelaksanaan pembangunan di Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, agar sukses mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” terangnya.
Ahmad Novriwan (Ketua JMSI Lampung) menambahkan, pelaksanaan kontrol sosial yang akan dijalankan Sekretariat Bersama dipastikan mengedepankan kode etik jurnalistik. Termasuk melakukan verifikasi berlapis atas suatu topik tertentu yang sedang didalami.
“Kontrol sosial di sini jangan disalah artikan sebagai niatan mencari-cari kesalahan. Kontrol sosial yang akan diimplementasikan tiada lain untuk memastikan sesuatu yang sudah menjadi kebijakan publik agar dapat dijalankan sesuai ketentuan,” terang Novriwan, selaku Wakil Koordinator pada Sekretariat Bersama.
“Jadi kami hanya ingin mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau ada yang melenceng wajar kalau diingatkan supaya bisa kembali pada relnya, biar tetap on the track,” imbuhnya.
Novriwan mengatakan sekretariat bersama ini akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Dalam prosesinya nanti akan ditandai dengan penanda tanganan pakta integritas dari masing-masing ketua asosiasi. “Hasil rapat kemarin diputuskan Insya Allah minggu depan sekretariat bersama dideklarasikan,” katanya.
Sementara Hendri Std (Ketua AMSI Lampung) menjelaskan selain mengaktifkan tiga divisi pada sekretariat bersama, kolaborasi ini juga akan membersamai masyarakat agar turut berpartisipasi aktif berkontribusi dalam pembangunan.
“Untuk itu sekretariat bersama akan mengaktifkan saluran informasi yang akan menampung informasi atau pengaduan dari masyarakat Lampung. Kita buka saluran melalui WhatsApp serta media sosial seperti Instagram, TikTok dan Facebook. Instrumen ini disediakan untuk mengakomodir aspirasi publik,” terang Hendri selaku Sekretaris pada Sekretariat Bersama.
Menurutnya bagi anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi namun merasa terancam keselamatannya, maka Sekretariat Bersama menjamin akan menjaga dan melindungi identitas pelapor. “Keselamatan pelapor wajib kami lindungi,” katanya.
Hendri juga menyebutkan, setelah Sekretariat Bersama dideklarasikan fokus perdana akan mencermati pelaksanaan MBG dan menyusul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua program itu dianggap penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. “Kita akan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan juknis,” pungkas Hendri. (*)

