Lampung
Sekdaprov Lampung Fahrizal Ajak Semua Stakeholder Bersinergi Turunkan Stunting
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membuka kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (21/5/2024).
Pada kesempatan itu, Fahrizal mengajak semua stakeholder bersinergi menghadirkan program tepat sasaran dalam upaya penurunan stunting dan memberikan literasi terhadap pemahaman gizi bagi keluarga.
Fahrizal mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi untuk fokus menghadirkan program-program tepat sasaran mewujudkan target 14% penurunan stunting di tahun 2024 ini.
“Kita harus fokus dan tepat sasaran, serta melibatkan semua pihak dalam penanganannya,” ujar Fahrizal yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung.
Ia menjelaskan terhadap prevalensi stunting di Provinsi Lampung pada tahun 2023, diangka 14,9% dan menjadi provinsi terendah keempat di Indonesia.
“Kita tinggal menurunkan lagi 0,9%. Kita tinggal sedikit lagi,” katanya.
Fahrizal menyebut semua sekarang harus berfokus mengawal agar tidak ada lagi anak yang lahir dalam kondisi kurang gizi. Salah satunya memberikan literasi terkait gizi yang baik bagi ibu dan bayi.
“Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk peningkatan literasi terhadap pemahaman gizi keluarga,” ujarnya.
Fahrizal turut mendorong instansi terkait untuk ikut serta didalam upaya membangun ketahanan gizi keluarga.
Ia mengambil contoh seperti pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar bisa memberikan penyuluhan bagi masyarakat untuk bisa memiliki hewan ternak. Begitu juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa memberikan dukungan agar masyarakat memiliki kolam ikan.
“Jadi kita hadirkan program-program yang mendukung perbaikan gizi masyarakat terutama bagi ibu dan bayi,” katanya.
Tidak hanya itu, Fahrizal menuturkan dalam menurunkan angka stunting, penting pula memberikan pemahaman tentang literasi terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja puteri, literasi bagi perempuan yang akan menikah, dan literasi terhadap masa kehamilan.
“Termasuk menghindari dari paparan asap rokok yang harus kita sosialisasikan kepada bapak-bapaknya dan orang disekitar kita,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fahrizal menekankan Pemerintah Kabupaten/Kota agar meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi sebagai instrumen peningkatan konvergensi lintas sektor dan memastikan efektifitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.
Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting, baik dari pelaksanaan program, faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya capaian serta peran kolaborasi serta koordinasinya.
Ia juga meminta agar fokuskan strategi dan pendekatan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting.
“Optimalkan musyawarah desa untuk pemantapan percepatan penurunan stunting ditingkat desa dan bagaimana dana desa diprioritaskan untuk program stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan segala upaya yang dilakukan ini dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan cerdas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 ini berlangsung tanggal 21-22 Mei 2024.
Adapun tujuan yaitu mengukur tingkat kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Selanjutnya, mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nurizky Permanajati, para instansi terkait Kabupaten/Kota dan Provinsi serta hadir secara virtual Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Arifin Effendy Hutagalung.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.
“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).
Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.
“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.
Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.
Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.
“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.
Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.
Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.
“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.
Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.
Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.
“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.
Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
Ketua MPR Nyatakan Dukungannya Untuk HPN dan Porwanas di Lampung
Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger
