Lampung
Sekdaprov Lampung Fahrizal Ajak Semua Stakeholder Bersinergi Turunkan Stunting
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membuka kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Selasa (21/5/2024).
Pada kesempatan itu, Fahrizal mengajak semua stakeholder bersinergi menghadirkan program tepat sasaran dalam upaya penurunan stunting dan memberikan literasi terhadap pemahaman gizi bagi keluarga.
Fahrizal mengatakan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi untuk fokus menghadirkan program-program tepat sasaran mewujudkan target 14% penurunan stunting di tahun 2024 ini.
“Kita harus fokus dan tepat sasaran, serta melibatkan semua pihak dalam penanganannya,” ujar Fahrizal yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung.
Ia menjelaskan terhadap prevalensi stunting di Provinsi Lampung pada tahun 2023, diangka 14,9% dan menjadi provinsi terendah keempat di Indonesia.
“Kita tinggal menurunkan lagi 0,9%. Kita tinggal sedikit lagi,” katanya.
Fahrizal menyebut semua sekarang harus berfokus mengawal agar tidak ada lagi anak yang lahir dalam kondisi kurang gizi. Salah satunya memberikan literasi terkait gizi yang baik bagi ibu dan bayi.
“Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk peningkatan literasi terhadap pemahaman gizi keluarga,” ujarnya.
Fahrizal turut mendorong instansi terkait untuk ikut serta didalam upaya membangun ketahanan gizi keluarga.
Ia mengambil contoh seperti pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan agar bisa memberikan penyuluhan bagi masyarakat untuk bisa memiliki hewan ternak. Begitu juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa memberikan dukungan agar masyarakat memiliki kolam ikan.
“Jadi kita hadirkan program-program yang mendukung perbaikan gizi masyarakat terutama bagi ibu dan bayi,” katanya.
Tidak hanya itu, Fahrizal menuturkan dalam menurunkan angka stunting, penting pula memberikan pemahaman tentang literasi terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja puteri, literasi bagi perempuan yang akan menikah, dan literasi terhadap masa kehamilan.
“Termasuk menghindari dari paparan asap rokok yang harus kita sosialisasikan kepada bapak-bapaknya dan orang disekitar kita,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fahrizal menekankan Pemerintah Kabupaten/Kota agar meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi sebagai instrumen peningkatan konvergensi lintas sektor dan memastikan efektifitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.
Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting, baik dari pelaksanaan program, faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya capaian serta peran kolaborasi serta koordinasinya.
Ia juga meminta agar fokuskan strategi dan pendekatan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan untuk mencegah terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting.
“Optimalkan musyawarah desa untuk pemantapan percepatan penurunan stunting ditingkat desa dan bagaimana dana desa diprioritaskan untuk program stunting,” ujarnya.
Ia menjelaskan segala upaya yang dilakukan ini dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan cerdas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2024 ini berlangsung tanggal 21-22 Mei 2024.
Adapun tujuan yaitu mengukur tingkat kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Selanjutnya, mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nurizky Permanajati, para instansi terkait Kabupaten/Kota dan Provinsi serta hadir secara virtual Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Arifin Effendy Hutagalung.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program pembukaan 1.000 rekening perbankan syariah yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta 1.000 rekening saham syariah bagi penyuluh agama Islam se-Provinsi Lampung.
Program bertajuk Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyuluh Agama tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah di tengah masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi respons terhadap masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan sektor keuangan secara umum.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dikutip dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07 persen, sedangkan inklusinya sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy, melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I pada Rabu (14/10/2026), mengatakan kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.
“Ini adalah paradoks besar di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Banyak umat kita masih terbiasa menggunakan produk keuangan konvensional, bukan karena tidak mau, melainkan karena belum mengenal ekosistem keuangan syariah yang aman dan menenangkan,” ujarnya.
Ia menilai penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan keagamaan, para penyuluh diharapkan mampu menyampaikan edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
OJK juga menyoroti rendahnya pemahaman keuangan yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap pinjaman daring ilegal, judi daring, serta penipuan berkedok investasi.
Melalui program tersebut, para penyuluh tidak hanya memperoleh pembekalan materi edukasi, tetapi juga diperkenalkan secara langsung dengan produk keuangan syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menyampaikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman kepada masyarakat.
Edukasi mengenai keuangan yang sehat, termasuk prinsip “Legal dan Logis” dalam mengenali penawaran investasi, diharapkan dapat disisipkan dalam khutbah, majelis taklim, serta berbagai kegiatan dakwah sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, menegaskan bahwa dakwah juga memiliki peran dalam mendorong kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga.
“Penyuluh agama yang berdampak adalah mereka yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Bawalah ilmu ini ke tengah umat, kembangkan metode penyuluhan yang relevan, dan pastikan kehadiran penyuluh benar-benar dirasakan manfaatnya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi keluarga serta menjauhkan masyarakat dari kejahatan keuangan,” tegasnya.
Program ini terlaksana melalui dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung, Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam, Bank Indonesia, ASBISINDO, Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, serta PT KISI Sekuritas.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui OJK Provinsi Lampung di nomor telepon (0721) 5601471 atau melalui situs resmi OJK di ojk.go.id.(*)
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
Pemprov Lampung Dukung Inovasi Kampus Dalam Penguatan UMKM
