Lampung
Gubernur Arinal dan Riana Hadiri Pengajian Akbar Pemprov Lampung
Alteripost Lampung Selatan – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama dengan Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menghadiri Pengajian Akbar Pemerintah Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Lapangan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (22/5/2024).
Pengajian Akbar tesebut diisi tausyiah oleh Ustad Dr. KH. Bukhari Muslim.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mangatakan bahwa pengajian akbar ini merupakan momentum yang sangat penting di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks sehingga memerlukan penguatan spiritual dan kebersamaan.
Menurutnya, pengajian ini adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam, memperkuat iman dan mempererat silaturahmi di antara sesama.
Gubernur Arinal mengajak seluruh hadirin untuk dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap tausiyah yang disampaikan oleh para penceramah.
Ia berpesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena semakin kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara sesama, maka akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
“Kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah membangun bersama-sama demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal memberikan sejumlah bantuan penunjang pertanian berupa Irigasi perpompaan 14 unit, Benih Padi 75 Ha, Benih Padi inbrida 2000 Ha, Benih Jagung 1500 Ha, Bibit Durian 1200 batang dan bibit alpukat 3500 batang.
ia juga menyerahkan bantuan pupuk organik padat 160.000 kg dan pupuk organik cair 3.360 liter, Bantuan sarana produksi berupa pupuk organik padat 200.000 kg, Pupuk Organik cair 4.000 liter, insektisida 600 botol dan fungisida 2.000 botol.
Selain itu, Gubernur Arinal juga memberikan bantuan benih ikan Nila, Gurame, Lele serta pakan ikan untuk 6 kelompok pembudidaya ikan, Bantuan kepada UMKM, Tiga unit kursi roda, Bantuan kepada rumah ibadah, anak yatim serta Bantuan telur 3.000 butir untuk 5 Pondok Pesantren.
Selain itu, Bantuan Vaksin PMK 82.320 dosis dan BOP Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 500 juta rupiah, Bantuan kepada 2 Masjid, 2 Mushola dan 1 TPA, 5Sertifikat Tanah dan Bantuan alat olahraga sepak bola.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Gubernur Arinal yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung Selatan.
Ia berharap momentum pengajian akbar ini menjadi bagian dari pendekatan dan mengajak ke jalan Allah SWT yang akan mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah islamiyah.
Thamrin juga mengucapkan terimakasih atas sejumlah bantuan yang telah diberikan Gubernur Arinal kepada anak yatim, pondok pesantren, lansia serta masyarakat Lampung Selatan.
“Kami meyakini ini merupakan wujud perhatian pak Gubernur kepada masyarakat Lampung Selatan, saling membagi membantu mereka yang membutuhkan terutama kepada anak yatim piatu,” ujarnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
