Lampung
Sekdaprov Lampung Masuk 3 Besar Penilaian Askompsi Digital Leadership Government Award 2024
Alteripost Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto menerima kunjungan Tim Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka Penilaian ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2024, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin (10/6/2024).
ASKOMPSI Digital Leadership Government (ADLG) Award 2024 adalah ajang penghargaan tingkat nasional yang digelar oleh ASKOMPSI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah se-Indonesia.
ADLG Award 2024 merupakan sebuah wujud apresiasi terhadap leadership seorang Sekretaris Daerah Berkinerja Digital. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan Surat Edaran Kemendagri SE No.000.9.3.2/82/SJ Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah adalah Koordinator SPBE.
Mekanisme penilaian dilakukan dengan berbasis aplikasi, mulai dari pendaftaran, pengukuran Indeks Digital Leadership dan Indeks Digital Capability Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan paparan bagi kandidat yang lolos seleksi di depan Menteri Dalam Negeri RI, lalu validasi lapangan, penilaian akhir dan pengumuman pemenang penghargaan.
Dalam gelaran ADLG yang ketiga kalinya ini, Sekdaprov Fahrizal Darminto berhasil mencapai prestasi yang membanggakan, yaitu masuk dalam 3 besar nasional atas komitmennya dalam menggerakkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta mendukung percepatan pelaksanaan transformasi digital di Provinsi Lampung.
Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal menjelaskan bahwa kunjungan (visitasi) ini ditujukan untuk melihat lebih dekat komitmen Sekdaprov dalam mendukung digitalisasi di daerah.
Selanjutnya, Sekdaprov akan menyampaikan paparan terkait komitmennya dalam pengembangan digitalisasi di hadapan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Juni mendatang. (*)
Lampung
Pengukuhan Bunda Literasi Keuangan Jadi Langkah OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan di Lampung
Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengukuhkan Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung serta Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada puncak Festival Literasi yang digelar di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (28/7/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.
Dalam sambutan Kepala OJK Provinsi Lampung yang dibacakan Deputi Direktur Pengawasan Market Conduct, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kemitraan dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Lampung, Ety Elyati, disampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Keuangan merupakan amanah mulia dalam mendukung Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
“Ibu-ibu adalah agent of change, sosok penggerak yang akan merangkul para perempuan, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM agar semakin cerdas dan cermat dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, literasi keuangan bukan hanya memahami produk dan layanan keuangan, tetapi juga membentuk perilaku keuangan yang bijak. Kehadiran Bunda Literasi Keuangan di setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjadi penggerak edukasi hingga tingkat keluarga dan komunitas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Tim Penggerak PKK, lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung GENCARKAN dan peningkatan literasi keuangan di Lampung.
Menurutnya, Bunda Literasi diharapkan hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui keluarga, sekolah, desa, taman bacaan, hingga komunitas.
“Budaya membaca tidak lahir dari ruang-ruang besar, tetapi tumbuh dari rumah, dari pelukan seorang ibu yang membacakan cerita kepada anaknya, dari guru yang menghidupkan rasa ingin tahu muridnya, dan dari masyarakat yang saling mengajak untuk terus belajar,” kata Jihan.
Dalam kegiatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Keuangan Provinsi Lampung, bersama 15 Bunda Literasi Keuangan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, termasuk Eva Dwiana (Kota Bandar Lampung), Zita Anjani (Lampung Selatan), Ayu Asalasiyah (Way Kanan), Herlinawati Qudrotul (Tulang Bawang), Elfianah (Mesuji), Partinia (Lampung Barat), Meri Farida Hamartoni (Lampung Utara), Dian Hardiyanti (Pesisir Barat), Rahayu Sri Astutik (Pringsewu), Ni Ketut Dewi Nadi (Lampung Tengah), Eni Sumiati Bambang (Kota Metro), Siti Mahmudah (Tanggamus), Aria Sandi (Pesawaran), Huzaimah Azwar Hadi (Lampung Timur), dan Novianti Novriawan (Tulang Bawang Barat).
Selain prosesi pengukuhan, OJK Provinsi Lampung juga memberikan pembekalan literasi keuangan kepada para Bunda Literasi Keuangan, menggelar talkshow edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, membuka layanan konsultasi konsumen, layanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta menghadirkan Pojok Literasi Keuangan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa keuangan.
Melalui pengukuhan ini, para Bunda Literasi Keuangan diharapkan mampu menginisiasi berbagai program edukasi yang menyasar perempuan, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja, petani, nelayan, penyandang disabilitas, lansia, hingga kelompok masyarakat prioritas lainnya.
OJK menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan masyarakat Lampung yang semakin cerdas, tangguh, dan terlindungi dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.(*)

