DPRD
Komisi IV DPRD Provinsi Lampung – PLN : Kompensasi Dampak Pemadaman Listrik
Alteripost Lampung – ‘Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tidak tidur, dan bersama rakyat. Mengawal persoalan Pemadaman listrik minggu lalu’, demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, saat rapat dengar pendapat bersama PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Di ruang rapat komisi. Selasa (11/06/2024).
Menurutnya, pemanggilan pihak PLN oleh Komisi IV sebagai Mitra kerja, untuk mempertanyakan, menyelesaikan, persoalan pemadaman listrik pada minggu lalu. “Rapat ini, tidak selesai disini. Akan kita lanjutkan minggu depan dengan melibatkan pihak eksekutif.
“Rapat tidak selesai disni, akan di lanjutkan bersama Pemprov, dan akan dibahas lebih mendalam,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Abdullah Surajaya mengaku geram terkait pemadaman listrik beberapa lalu. Sebab, saat disinggung soal kompensasi, tidak dijawab secara pasti.
“Kami sudah bertanya, soal kompensasi pemadaman. Tapi, tidak dijawab secara pasti,” tegasnya.
Sementara, Kepala PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, Sugeng mengaku terkait kompensasi, pihaknya masih menunggu tim investigasi yang diturunkan pusat.
“Soal itu, sudah dibuat tim investigasi. Akan dipelajari. Dan kita masih menunggu hasilnya,” kata Sugeng.(*?
Alteripost Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Kamis (18/9/2025).
Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang kerap menggunakan hotel, kegiatan kali ini dipusatkan di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, kompleks Pemerintah Provinsi Lampung.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan kegiatan ini menjadi langkah awal pihaknya untuk tidak lagi menyelenggarakan acara di hotel.
“Mulai hari ini, kami berkomitmen penuh mengubah pola penyelenggaraan kegiatan. Gedung-gedung pemerintahan akan dimaksimalkan untuk rapat, bimtek, maupun aktivitas kedewanan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan jawaban nyata atas tuntutan masyarakat agar DPRD lebih efisien dan transparan dalam penggunaan anggaran. Dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah, kegiatan diyakini lebih efektif, sederhana, sekaligus memperkuat kedekatan DPRD dengan rakyat.
“DPRD adalah rumah rakyat. Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari upaya merawat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPIP Pusat, Yudian Wahyudi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPRD Lampung dalam memperkuat PIP melalui kegiatan formal dan terstruktur.
“Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Sinergi BPIP dengan DPRD Lampung diharapkan dapat memperkokoh nilai kebangsaan, terutama menghadapi tantangan global dan arus perubahan cepat,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi landasan pelaksanaan program PIP tahun 2026. Seluruh 85 anggota DPRD Lampung hadir sebagai bentuk komitmen kolektif menjaga dan menguatkan ideologi Pancasila di daerah.(*)
DPRD Lampung Tinggalkan Hotel, Maksimalkan Gedung Pemerintah untuk Kegiatan
Pemprov Lampung Dukung Reforma Agraria
Singkong Lampung Jadi Sorotan, Gubernur Rahmat dan Menko Airlangga Rumuskan Solusi Tata Niaga
